BerandaBerita LhokseumaweLSM Ini Siap Tampung Aduan Masyarakat untuk Dilaporkan kepada Pj Wali Kota...

LSM Ini Siap Tampung Aduan Masyarakat untuk Dilaporkan kepada Pj Wali Kota Lhokseumawe

Populer

LHOKSEUMAWE – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) menilai Pj. Wali Kota Lhokseumawe telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen tersebut terlihat dari pernyataan Pj. Wali Kota yang minta dilaporkan jika ada yang meminta-minta setoran terkait proyek dan promosi jabatan.

“Kita menyambut baik atas pernyataan Pak Pj. Wali Kota Lhokseumawe terkait dengan ketegasannya untuk jangan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kota Lhokseumawe. Kita melihat itu sebagai sebuah bentuk komitmen kepala daerah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tentu ini kita apresiasi dan akan kita dukung sebagai langkah-langkah yang positif ke depan,” kata Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, dalam keterangannya dikirim kepada portalsatu.com, Senin, 17 Oktober 2022, malam.

Mantan Ketua BEM Universitas Malikussaleh ini menyebut semangat Pj. Wali Kota untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terbebas dari KKN tentu harus didorong oleh kerja-kerja aksi nyata ke depan. “Agar apa yang telah disampaikan oleh Pj. Wali Kota ini tidak hanya menjadi impian semata tapi tidak mampu diwujudkan,” ujar Muslem.

Muslem mengatakan pihaknya menyambut ketegasan Pj. Wali Kota tersebut dengan cara membuka kesempatan kepada semua pihak yang apabila merasakan adanya praktik-praktik KKN di Kota Lhokseumawe silakan laporkan, dan GerTaK akan siap memfasilitasinya.

“Semoga nantinya jika ada kasus tersebut masih terjadi di lapangan dan kita laporkan kepada Pak Pj. Wali Kota tolong agar komitmen dari ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting agar pejabat setingkat kepala daerah ini bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat juga mendapatkan keyakinan bahwa komitmen Pj. Wali Kota Lhokseumawe benar-benar mampu direalisasikan,” tuturnya.

Muslem menilai pernyataan Pj. Wali Kota itu merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Jadi, pemberantasan korupsi itu bagusnya dimulai dari upaya pencegahan, dan itu sangat dibutuhkan komitmen dari pejabat itu sendiri,” tegasnya.

“Pernyataan Pj. Wali Kota tersebut merupakan bentuk pencegahan dan kita sambut baik dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa itu. Tentu di sana nanti akan diuji komitmen Pak Pj. Wali Kota dari atas apa yang telah disampaikan. Mari sama-sama kita kawal dan kita laporkan jika masih ada praktik-praktik KKN tersebut. Kita siap untuk memfasilitasi dan melakukan langkah-langkah advokasi jika nanti diperlukan,” pungkas Muslem.

Diberitakan sebelumnya, Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, menegaskan kepada jajarannya bahwa ia tidak minta setoran terkait proyek maupun promosi jabatan. Penegasan tersebut disampaikan Imran saat Apel Gabungan Seluruh ASN dan Non-ASN Pemko Lhokseumawe, di Lapangan Hiraq, Senin, 17 Oktober 2022, pagi.

“Kalau kemarin-kemarin ada isu Pak Pj. Wali Kota minta setoran 10 persen untuk dapat proyek di Perubahan (APBK), 30 persen supaya itu dipromosikan, saya katakan itu tidak ada. Kalau ada, potret itu, foto orangnya kirim ke saya. Sekali lagi, kalau ada tolong difoto orangnya kirim kepada saya,” tegas Imran.

“Kalau ada lagi yang menyampaikan, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) setelah masuk ke rekening itu kembali lagi feedback untuk Pak Wali Kota, tolong foto kirim kepada saya orang yang minta itu,” tegas Imran.

Imran melanjutkan, “Termasuk juga sertifikasi untuk guru dan kepala sekolah, untuk promosi kepala sekolah, kalau ada yang minta-minta seperti itu kirim foto kepada saya”.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya