LHOKSEUMAWE – Diskusi dengan tema “Perdamaian Aceh Guna Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Dalam Bingkai NKRI” itu dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Rabu, 27 November 2019.
Sebagai pemateri dihadirkan mantan anggota DPR RI Khaidir Abdurrahman, akademisi Universitas Malikussaleh Yulius Darma, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Lhokseumawe Mehrabsyah, serta Kasdim 0103 Aceh Utara Ismet Rahmatullah.
Khaidir dalam paparanya menyampaikan, Aceh merupakan pemilik modal dari Indonesia. Dan Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun. Namun menjadi pertanyaan bagi masyarakat khususnya Aceh, “apakah masyarakat sudah benar–benar merdeka dan sejahtera?”
“Kita pernah menjadi penghasil gas terbesar di dunia dan Lhokseumawe pernah disebut sebagai kota 'petro dolar', namun itu semua tidak cukup membuat rakyat menjadi sejahtera,” ujar Khaidir.
Khaidir menambahkan, mengingat kondisi Aceh yang seperti ini, maka yang bisa mengubahnya adalah generasi muda dan pemerintah. Setiap tahunnya dana otonomi khusus Aceh meningkat, namun tidak dikelola dengan baik.
“Kita menyayangkan, anggaran yang didapat Aceh sabanyak itu, namun masyarakat Aceh mengalami stunting, orang gila terbanyak se-Indonesia dan kita menduduki tingkat pendidikan terendah ke-3 se–Sumatera. Semua itu adalah tanggung jawab negara untuk menjawab persoalan yang dialami di wilayah–wilayah yang mengalami ketertinggalan,” ungkap Khaidir.
Pemateri lainnya, Yulius Darma, menjelaskan, perdamaian Aceh terjadi berkat rahmat Allah SWT. Di balik perdamaian adanya musibah besar yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yaitu tsunami, kemudian ditandatangani MoU Helsinki. Akan tetapi pascadamai, jika sebuah daerah rawan akan kriminalitas maka investor akan enggan untuk bergabung dengan daerah tersebut.
“Pasca perdamaian Aceh menjadi semakin terbelakang, seharusnya dengan adanya dana otsus Aceh semakin baik dan berkembang. Dana otsus yang diberikan adalah untuk mengatur segala kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Yulius Darma.
Sementara itu Ketua Umum HMI Lhokseumawe, Muhammad Atar, mengatakan, 14 tahun pasca perdamaian Aceh banyak pembangunan telah dilaksanakan. Namun ketimpangan yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, diskusi ini pihaknya mengangkat tema 'perdamaian Aceh guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI'.
“Dengan adanya diskusi ini semoga kita dapat menghasilkan sebuah solusi untuk memecahkan masalah perdamaian, dan kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh khususnya Lhokseumawe dan Aceh Utara,” ujarnya.[rilis]
