LHOKSEUMAWE – Tujuh mahasiswa tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Aceh Utara dan Lhokseumawe menggelar aksi menuntut pemerintah menuntaskan sejumlah persoalan di daerah tersebut. Aksi itu dilaksanakan di Jalan Merdeka depan Taman Riyadah, Lhokseumawe, Rabu, 7 Agustus 2019.
Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan, Aceh Utara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah, dibuktikan dengan beroperasinya PT PHE, PT Triangel Pasee Inc, dan PT PIM. Selain itu, perusahaan sawit seperti PT Rencong Mas, PT MPT, PT Satya Agung dan lainnya.
“Aceh Utara juga memiliki ribuan hektare hutan adat. Akan tetapi, kekayaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara umum, karena lahan itu dimiliki sekelompok kaum kapitalisme yang diduga terus mengisap atau menindas masyarakat kecil seperti PT Rencong Pulp and Peaper Industry (PT RPPI),” kata koordinator aksi LMND, Iswandi, kepada para wartawan usai aksi itu.
Iswandi menilai, meskipun banyak perusahaan raksasa beroperasi di Aceh Utara, tapi ternyata tidak mampu memberi peluang lapangan kerja secara efektif untuk masyarakat. Terbukti, kata dia, tingkat pengangguran di daerah itu mencapai 11,02 persen serta jumlah penduduk miskin sebanyak 118.740 jiwa pada Februari 2018 lalu.
Oleh karena itu, lanjut Iswandi, pihaknya meminta pemerintah setempat segera menuntaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan dengan tatakelola SDA maupun lahan secara benar serta maksimal. Selain itu, LMND menuntut transparansi pengelolaan dana beasiswa mulai dari SD, SMP dan SMA bersumber dari APBK. Pemkab Aceh Utara juga didesak meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kita juga mengajak Bupati Aceh Utara untuk memperkuat ekonomi rakyat mulai dari hal kecil, dan membangun wilayah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang kita punya seperti Pelabuhan Krueng Geukueh Samudera Pasai Internasional sebagai poros maritim dunia ekspor dan impor harus ditingkatkan,” ujar Iswandi.[]
