BANDA ACEH – Ketua Forum Pemuda Samudera (FPS), Misbahuddin Ilyas atau dikenal Marcos, menyayangkan pencabutan pencabutan satu persatu pasal di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau dikenal UUPA. Dia menilai Jakarta terkesan sengaja menciptakan situasi tidak kondusif untuk Aceh.
“Jika pihak Jakarta selalu menyerang Aceh dengan mencabut setiap pasal per pasal dalam UUPA, besar kemungkinan Aceh akan ribut,” ujar Marcos melalui siaran pers yang dikirimkan kepada portalsatu.com, Selasa, 8 Agustus 2017.
Dia mengkhawatirkan masyarakat Aceh akan kembali menuntut kemerdekaan jika setiap kewenangan khusus daerah ini dicabut. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini meminta semua pihak untuk menyelamatkan kekhususan Aceh melalui UUPA.
Di sisi lain, Marcos juga meminta seluruh elemen masyarakat Aceh untuk mendesak Gubernur Aceh agar mengeluarkan surat edaran terkait pengibaran bendera Aceh. “Desak Gubernur Aceh untuk membuat sebuah surat edaran kepada kabupaten/kota agar menyiapkan tiang dan bendera, dan kita naikkan bendera serentak seluruh Aceh pada 15 Agustus 2017,” katanya.
Menurut Marcos, sikap tegas ini diperlukan dari seluruh elemen rakyat Aceh untuk melawan permufakatan jahat Jakarta. Dia bahkan menyebutkan mantan kombatan GAM bersama rakyat Aceh sudah lama bersabar menunggu implementasi perjanjian damai.
“Kami sebagai kombatan dan rakyat Aceh sudah mengurut dada dalam masalah dirusaknya UUPA, yang sama-sama kita tahu, itu kompensasi politik menuju perdamaian di Bumi Aceh,” ujarnya lagi.
Dia berharap Gubernur Aceh saat ini mau melaksanakan tugasnya demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Dia menilai jika gubernur mau mendesak agar kekhususan Aceh diimplementasikan Pusat sesuai perjanjian damai di Helsinki, maka jasanya akan dikenang generasi penerus Aceh.
“Gubernur harus bersedia melaksanakan tugas mulia ini demi rakyat Aceh, dan namamu akan kami ukir dengan tinta emas di kemudian hari. Tentu generasi mendatang akan mengenang jasa anda sebagai pahlawan Aceh,” kata Marcos.[]