* Said Achmad Kabiru Rafiie, S.E., M.B.A.
Aceh merupakan salah satu pelabuhan perdagangan internasional pada masa lalu di mana banyak pedagang dari Arab, India, Cina dan Eropa yang singgah di bandar Aceh. Merevitalisasi kembali geopolitik dan ekonomi Aceh dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai bagian upaya untuk membangun Aceh masa depan yang religius, modern dan makmur. Dalam kesempatan pelatihan kepemimpinan muda ASEAN Jepang yang diadakan oleh IATSS Forum-kami berkesempatan memperkenalkan Aceh kepada delegasi ASEAN dan Jepang dalam berbagai kesempatan seminar dan field trip ke Kota Kobe-Kyoto dan Tokyo.
Kami menguraikan beberapa hal yang dapat menjadi jembatan penghubung antara Aceh dan ASEAN dan beberapa hambatan Aceh dan ASEAN. Kesempatan pertama yang dapat menjadi jembatan penghubung antara Aceh dan ASEAN adalah letak geografis Provinsi Aceh di ujung Pulau Sumatera yang berhadapan dengan muara Selat Malaka dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan letak tersebut, Aceh merupakan daerah yang dapat dikembangkan sebagai pelabuhan transit internasional.
Melihat kembali sejarah masa lalu, Aceh pernah menjadi pusat budaya Islam di Asia Tenggara. Banyak peninggalan Islam di Aceh, mulai dari peninggalan masjid hingga kitab-kitab Islam kuno yang ditulis oleh cendekiawan Islam masa lalu.
Jembatan penghubung kedua adalah persamaan budaya Aceh dengan budaya Melayu di Malaysia, Thailand Selatan, dan Mindanao di Filipina sehingga wisata religi dapat menjadi salah satu daya tarik wisata bagi masyarakat ASEAN dari negara tersebut.
Di samping dua hal tersebut, Aceh, Malaysia, Brunai, sebagian negara Thailand, dan sebagian penduduk Singapura yang beragama Islam sangat mementingkan makanan halal dalam proses penyembelihan. Oleh karena itu, pengembangan peternakan di Aceh menjadi pusat pengembukan sapi, kambing, dan ayam serta pertanian organik di Asia Tenggara sangat mungkin untuk dilaksanakan.
Di samping itu, peluang yang dapat dimanfaatkan dari pasar ASEAN yang memiliki populasi lebih dari 650 juta jiwa adalah peningkatan perdagangan di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Di balik semua kesempatan tersebut di atas, hal-hal berikut ini menjadi kendala dan hambatan dalam membangun jembatan Aceh-ASEAN. Hambatan pertama, keterbatasan komunikasi, terutama kemampuan berbahasa Inggris. Walaupun Indonesia memiliki penduduk lebih dari 240 juta jiwa dan Malaysia memiliki penduduk 80 juta jiwa, Brunai dengan penduduk 6 Juta jiwa, bahasa Melayu belum menjadi bahasa ASEAN- tetapi bahasa Inggris merupakan yang menjadi bahasa komunikasi antarnegara ASEAN.
Kendala kedua dalam menyatukan masa depan Aceh dan ASEAN adalah keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Infrastruktur yang terpenting untuk menunjang proses ekspor dan impor adalah pelabuhan perdagangan internasional. Provinsi Aceh belum memiliki pelabuhan ekspor dan impor yang memenuhi standar internasional. Setiap kabupaten di Aceh membangun pelabuhan tersendiri dengan skala kecil. Hal ini sangat disayangkan karena terlalu banyak pelabuhan di setiap kabupaten. Aceh memerlukan pelabuhan representatif yang mampu memasarkan potensi perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan Aceh ke mancanegara.
Kendala yang ketiga adalah ketersediaan energi, terutama energi listrik untuk menunjang pembangunan industri di Aceh. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti batubara, minyak bumi, kelapa sawit, karet dan kekayaan alam lainnya, dibutuhkan ketersediaan energi yang mampu menunjang pembangunan industri di Aceh. Ketersediaan energi listrik merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu destinasi investasi domestik dan asing.
Aceh membutuhkan investasi untuk membangun industri yang mampu mengolah dan menambah value added produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Di samping itu, investasi di Aceh dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja mengingat kondisi makro ekonomi Aceh sangat terpuruk terutama tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Langkah Bersama Aceh-ASEAN
Untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh provinsi Aceh guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bawah bendera ASEAN, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat:
- Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama perdagangan dengan negara ASEAN yang memiliki kesamaan dengan Provinsi Aceh, terutama negara Malaysia, Brunai, dan Singapura sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan Aceh ke 3 negara tersebut.
- Pihak swasta harus mempertimbangkan untuk membangun kemitraan dengan pengusaha dari negara ASEAN lainnya, terutama negara Singapura dan Brunai yang memiliki nilai investasi yang tinggi.
- Masyarakat Aceh perlu membuka diri dengan kedatangan tamu dan turis dari negara-negara ASEAN dengan menunjukkan identitas Aceh dan keunikan Provinsi Aceh sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat ASEAN untuk mengujungi Aceh.
Dengan langkah-langkah yang ditempuh bersama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat Aceh, penyatuan Aceh ke dalam ASEAN dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, menciptakan peluang lapangan kerja dan bisnis, dan juga peningkatan pemahaman budaya.
Antara Aceh dan ASEAN pada masa lalu telah terbangun kerja sama dan kemitraan di bidang perdagangan dan budaya. Kini saatnya, pemimpin Aceh kembali membangun rasa percaya diri Aceh melalui pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh rakyat.
Dalam bulan Ramadan ini sebelum dilaksanakan pilkada 2017, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diakhiri. Pemimpin kita nantinya adalah pemimpin yang menggali kembali peradaban Aceh dan menjadikan Aceh sebagai jamrut ASEAN.
*Said Achmad Kabiru Rafiie, S.E., M.B.A., adalah Dosen Universitas Teuku Umar, Delegasi Indonesia dalam Forum IATSS ASEAN-Jepang.