BLANGKEJEREN – Badan Pusat Statistik (BPS) Gayo Lues melansir Kabupaten Gayo Lues berada pada posisi 22 dari 23 kabupaten/kota di Aceh atau daerah termiskin kedua di Aceh.
Hal ini ditanggapi oleh Bupati Gayo Lues, H Muhammad Amru yang menilai data yang diberikan masyarakat negeri seribu bukit itu saat sensus penduduk tidak sesuai dengan kenyataan, banyak warga yang masih mengaku miskin karena ingin mendapat bantuan dari pemerintah.
“Masih banyak sekali masyarakat kita yang berpura-pura miskin, dengan harapan akan mendapatkan bantuan, padahal jika kita lihat realitanya, warga itu tidak lagi tergolong ke dalam kategori miskin,” ungkap Amru, Senin, 17 Februari 2020 saat membuka Musrembang di Kecamatan Dabun Gelang.
Amru mencontohkan, seorang warga yang memiliki 40 kerbau dan memiliki sapi masih mengaku miskin lantaran kondisi rumahnya yang tidak layak, padahal, dengan hewan ternak dan tanah yang dimilikinya, orang tersebut bisa membuat rumah.
“Namun karena masyrakat kita cenderung mengiginkan bantuan dari pemerintah, yang adapun dibilang tidak ada, yang kayapun mengaku miskin. Dan ketika ada bantuan, bantuan untuk orang miskin inipun diambil sama yang lebih mapan ekonominya,” jelasnya.
Di Kabupaten Gayo Lues kata Bupati, saat ini ada 40 ribu hektar serai wanggi milik masyarakat, namun saat ada pendataan sensus penduduk, keberadaan serai wanggi itu tidak diakui kepemilikanya lantaran belum bersertifikat.
“Masih banyak warga yang belum mengerti betapa pentingnya sertifikat tanah itu, hanya karena takut membayar pajak bumi dan bangunan, tanah itu dibiarkan, dan kepemilianya juga tidak diakui saat sensus penduduk,” katanya lagi.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sertifikat tanah kata Amru menyebabkan banyak rentenir yang berkeliaran, bungga dari uang pinjaman itu sangat mencekik leher masyarakat yang bermuara kepada penyebab kemiskinan.
“Rentenir berkeliaran di mana-mana, bunganya mencik leher masyarakat, bahkan ada yang tanahnya diberikan karena tidak sanggup membayar. Dan jika warga memiliki sertifikat tanah, saya rasa lebih mudah mengambil pinjaman dari bank untuk kebutuhan modal,” jelasnya.
Amru berharap kepada seluruh kepala desa, agar memberikan pemahaman kepada warga memberikan data sensus penduduk yang benar, dan memberikan penjelasan kegunaan sertifikat tanah. [Win Porang]