BerandaBerita Aceh UtaraMasyarakat Simpang Keuramat Tuding PT SA Serobot Lahan Warga

Masyarakat Simpang Keuramat Tuding PT SA Serobot Lahan Warga

Populer

ACEH UTARA – Sejumlah masyarakat di Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, menuding PT Satya Agung (SA) telah menyerobot lahan milik warga setempat. Perusahaan perkebunan yang beroperasi sejak 1981 itu diduga melakukan penyerobotan dan menguasai lahan warga Gampong Kilometer VIII secara sepihak.

Hal itu disampaikan Kepala Dusun Keuramat, Gampong Kilometer VIII, Muhammad Nasir akrab disapa Amad Kadus, didampingi sejumlah aktivis mahasiswa, saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Bersama (Setber) Jurnalis Pase, Lhokseumawe, Senin, 13 September 2021.

Nasir menjelaskan masyarakat Kilometer VIII memiliki peta terhadap lahan itu, yakni peta wilayah desa yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1880. “Sengketa lahan antara PT SA dengan masyarakat setempat sudah berlangsung sejak 1982, namun orang tua sebelumnya tidak berani melakukan protes,” kata Nasir sebagaimana keterangan tertulis diterima portalsatu.com, Selasa, 14 September 2021.

Menurut Nasir, sejak 2018 sampai saat ini dengan berpatokan pada peta batas wilayah, masyarakat memberanikan diri untuk menggarap kembali lahan yang sudah lama ditelantarkan itu untuk bercocok tanam.

“Konflik antara perusahaan dan warga pun tidak terelakkan. Beberapa kali sempat terjadi mediasi untuk penyelesaian. Namun, tuntutan warga tidak pernah digubris. Bahkan warga sempat menahan alat berat milik PT SA yang sedang beroperasi di lahan yang diklaim masuk wilayah gampong”.

“Dalam setiap mediasi perwakilan gampong menuntut agar PT SA dapat menunjukkan batas HGU, dengan menurunkan BPN untuk pengukuran ulang. Pada Oktober 2020, tuntutan warga untuk pengukuran kembali tapal batas Hak Guna Usaha (HGU) direalisasikan oleh PT SA dengan menurunkan tim pengukur dari BPN Aceh Utara,” tambah Nasir.

Nasir menyebut dalam pengukuran dilakukan pihak BPN juga melibatkan perwakilan perusahaan dan masyarakat, dan Muspika Simpang Keuramat. Beberapa pekan kemudian dilanjutkan dengan ekspose hasil pengukuran yang berlangsung di Aula Kantor Camat Simpang Keuramat.

“Baik dalam pengukuran maupun ekspose yang dilakukan BPN terbukti bahwa ada sekitar 50 hektare lahan Gampong Kilometer VIII yang berada di luar HGU dikuasai perusahaan itu sejak 1982 dan ditanami pohon karet,” ujarnya.

“Masyarakat sendiri sudah berupaya melakukan mediasi untuk penyelesaian persuasif dengan PT SA. Namun, sampai hari ini belum ada titik temu dan tidak ada iktikad baik dari perusahaan perkebunan tersebut,” tegas Nasir.

Sementara itu, Keuchik Gampong Kilometer VIII, Mahyeddin Abubakar, mengatakan setelah ekspose hasil pengukuran lahan, tidak ada lagi upaya mediasi yang dilakukan PT SA.

Terakhir, kata Mahyeddin, pada 8 Februari 2021, pihak PT SA mengirimkan surat permohonan penyelesaian garapan dalam HGU perusahaan itu kepada Bupati Aceh Utara. Surat bernomor: 82/SAG/II/2021 itu sebagai tindak lanjut pertemuan antara menajemen PT SA dengan bupati pada 6 Februari 2021. Tembusan surat tersebut ikut disampaikan kepada Keuchik Kilometer VIII.

“Isi surat tersebut tidak benar. Di mana pihak perusahaan menuduh masyarakat Kilometer VIII telah menguasai lahan dalam HGU seluas lebih kurang 140,06 hektare. Dalam surat yang ditanda tangani oleh H. Tarmizi Thayeb selaku CBDO perusahaan ikut menawarkan kompensasi/tali asih sebesar Rp1 juta perhektare kepada masyarakat penggarap lahan HGU. Ini juga kami menolak karena tidak benar apa yang disampaikan,” ujar Mahyeddin akrab disapa Nyak Din.

Menurut Mahyeddin, pihak PT SA kemudian melaporkan warga Kilometer VIII ke Polres Lhokseumawe. Hal ini diketahui setelah keuchik bersama kepala Dusun Keuramat dan dua warga lainnya, yakni wakil tuha peut serta perwakilan pemuda menerima surat panggilan dari Polres Lhokseumawe pada 26 Agustus 2021 untuk dimintai keterangan.

“Menyangkut surat pemanggilan dari Unit III Tipidter Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe atas laporan Syahrizal Ir staf legal PT SA (terhadap terlapor) sebagai terduga tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ini merupakan upaya pengalihan isu dan membungkam tuntutan masyarakat atas penguasaan lahan yang dilakukan perusahaan sejak 1982,” ujar Mahyeddin.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya