BerandaBerita AcehMaTA Desak Bawaslu Aceh Tuntaskan Pelanggaran Pidana Pemilu

MaTA Desak Bawaslu Aceh Tuntaskan Pelanggaran Pidana Pemilu

Populer

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Bawaslu kabupaten dan kota serta Bawaslu Provinsi Aceh menindaklanjuti semua kasus pelanggaran pidana pemilu di Aceh sampai tuntas. MaTA mengingatkan jangan ada upaya membiarkan pelanggaran pemilu selesai secara adminitrasi saja, apalagi jika sengaja membiarkan pelanggaran pemilu yang secara terang benderang telah masuk kategori pidana pemilu.

“Bawaslu Aceh harus memberikan keadilan pemilu bagi rakyat seperti yang selama ini dikampanyekan ke publik. Oleh sebab itu, Bawaslu Aceh dituntut bekerja profesional untuk memberikan bukti nyata jika lembaga tersebut benar-benar independen dan konsisten menjalankan tugasnya. Hal tersebut penting sehingga Bawaslu Aceh harus menjadikan rekomendasi pelanggaran itu sebagai tindak pidana, dan bukan hanya sebatas pelanggaran adminitrasi belaka,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya, Kamis, 14 Maret 2024.

Alfian menilai Pemilu 2024 bukan hanya mempertontonkan pelanggaran demi pelanggaran secara brutal, tetapi yang paling memprihatinkan ikut andilnya pihak penyelenggara pemilu itu sendiri secara sistematis bermain kotor dengan para kandidat.

“Nyata terjadi atas pelanggaran pidana setelah pencoblosan dengan modus pengelembungan suara dan atau mencuri suara kandidat lainnya. Parahnya modus tersebut sebagai bukti kejahatan ini terjadi akibat penyelenggara pemilu terlibat, mulai tingkat PPK sampai KIP kabupaten/kota,” ungkap Alfian.

Menurut Alfian, kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Selatan, jangan hanya disimpulkan lalu berhenti sebatas pelanggaran administrasi pemilu saja. Tidak tertutup kemungkinan kasus yang sama juga terjadi di seluruh kab/kota di Aceh. Ini menandakan ada yang harus dibongkar secara tuntas dan perlu diseret menjadi pidana pemilu.

“Laporan yang telah dilaporkan masyarakat, bahkan oleh caleg maupun partai politik sendiri atas segala kecurangan terjadi di lapangan menandakan buruknya pesta demokrasi kita tahun ini,” ujar Alfian.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Bawaslu Aceh dan seluruh Bawaslu kab/kota di Aceh untuk tidak “main aman saja”. “Bawaslu harus berani untuk menuntaskan pelanggaran yang sudah mencuat ke publik tersebut agar diselesaikan sebagai sebuah pidana pemilu, sehingga siapa pun pelakunya dapat di-black-list pada pemilu mendatang,” tegas Alfian.

Alfian mengingatkan Bawaslu jangan ragu untuk menegakkan aturan main seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dengan jelas menerangkan terkait pidana pemilu. Pasal 505, 532, dan pasal 551 UU Pemilu itu menjadi pedoman atas pidana yang telah terjadi.

“Hasil monitoring kami selama pemilu berlangsung, dengan modus pelanggaran terjadi maka mereka yang diduga kuat terlibat sebagai pelaku dapat dipidanakan. Artinya, fakta-faktanya sudah sangat jelas, tinggal kemauan dan keinginan kuat dari Bawaslu Aceh untuk membersihkan para “penjahat pemilu” yang hari ini masih belum ada langkah hukum apa pun terhadap mereka,” ujar Alfian.

Alfian menambahkan publik sangat menaruh harapan besar untuk pengusutan atas kejahatan pemilu yang telah dilakukan para caleg dan penyelengara pemilu di Aceh.

“Kalau para “penjahat pemilu” ini masih dibiarkan begitu saja maka dapat dipastikan masyarakat Aceh juga akan mempersepsikan jika semua penyelengara pemilu di Aceh tidak dapat dipercaya. Sebaliknya akan dicap setali tiga uang dengan mereka yang sudah secara vulgar melakukan kejahatan untuk meraup suara rakyat,” kata Alfian.

Menurut Alfian, hal yang perlu direnungkan kembali oleh para anggota Bawaslu di Aceh adalah jika keberadaan mereka adalah pengawal suara rakyat yang sesungguhnya. Lembaga ini dibentuk dan dibayar oleh negara dengan uang rakyat agar hak-haknya dalam kepemiluan benar-benar terjamin.

“Apabila praktik kecurangan sudah sedemikian rupa, dipertontonkan tanpa malu, lalu di mana pula harga diri Bawaslu sebagai pengawal suara rakyat jika pelanggaran pemilu yang jelas-jelas begitu brutal tak pernah diseret menjadi pidana pemilu. Bagi MaTA, selama Bawaslu tegak lurus maka kita back-up dan rakyat Aceh mendukung penuh langkah penegakan hukum atas pemilu,” pungkas Alfian.[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya