BANDA ACEH – Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, mengatakan pengiriman sekitar 60 ribu paket sembako bantuan Pemerintah Aceh kepada masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terkendala data dari kabupaten/kota belum lengkap dan belum diverifikasi.
Menurut Alhudri, beberapa daerah yang sudah lengkap datanya dan telah diverifikasi langsung diantar paket sembako bantuan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial (Dinsos) provinsi oleh relawan ke kabupaten/kota tersebut.
“Contohnya Aceh Utara, Lhokseumawe, kemarin mereka udah fix, udah verified (diverfikasi, red) langsung kita antar. Kemudian Aceh Besar udah, Abdya juga udah tadi diantar. Aceh Jaya besok pagi dikirim. Terus berurutan sesuai dengan data yang masuk ke kita di Dinsos lengkap dan verified,” kata Alhudri saat dihubungi portalsatu.com/, Sabtu, 18 April 2020.
Baca juga: Dinsos Bireuen Belum Terima Paket Sembako Tanggap Darurat Covid-19 Bantuan Pemerintah Aceh
Alhudri menjelaskan, Pemerintah Aceh melalui Dinsos memberi bantuan sembako dalam bentuk bahan makanan untuk kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19. “Yang ada cuma paket sembako. Dan itu di luar penerima PKH dan BTNT,” ujarnya.
Dia menyebutkan, pihaknya terus mengimbau pemerintah kabupaten/kota segera melengkapi data, sehingga bantuan sembako dapat disalurkan ke daerah-daerah. “Itulah kami dari tadi pagi sampai sekarang itu terus menggenjot mereka untuk memperbaiki data-data yang sudah dikirim ke kami. Datanya belum verified. Artinya, jangan ada datanya dobel, nanti jadi permasalahan baru,” jelas Alhudri.
Alhudri berharap masyarakat yang belum menerima sembako dari Pemerintah Aceh jangan merasa khawatir, karena bantuan tersebut akan dikirim. “Jadi,, untuk daerah-daerah yang belum sampai bantuan itu gak perlu ragu dan gak perlu resah, semua akan dapat,” tuturnya.
Dia menepis isu bahwa truk pengantar bantuan tidak terisi sembako saat penyerahan secara simbolis di halaman Dinsos Aceh, 9 April lalu. Menurut dia, saat diantar bantuan tersebut ikut dikawal polisi. “Terkait isi bak truk tersebut, ada isinya masa gak ada. Yang kami gunakan mobil polisi, sebelum berangkat ke daerah, (personel) Ditreskrimsus juga ngawal kami,” tegas Alhudri.
Sementara itu, soal besaran uang Bantuan Langsung Tunai (BLT), Alhudri belum bisa memberi penjelasan. Sebab, di tingkat gubernur juga belum memberikan informasi yang valid. “Jangan nanti terjadi kesalahpahaman informasi di masyarakat. Kami akan menjawabnya setelah adanya keputusan konkret,” ucapnya.[]
