BerandaNewsMengapa Dewan Setuju Pinjaman Daerah Rp60 Miliar? Ini Kata Ayahwa

Mengapa Dewan Setuju Pinjaman Daerah Rp60 Miliar? Ini Kata Ayahwa

Populer

LHOKSEUMAWE – DPRK menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminjam uang bank Rp60 miliar. Persetujuan itu diputuskan dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa, 28 Agustus 2018, malam.

Data diperoleh portalsatu.com, dalam lampiran surat Bupati Aceh Utara kepada DPRK tentang permohonan persetujuan pinjaman daerah, 27 Juli 2018, tertera 50 kegiatan (proyek) yang akan dibiayai dengan dana Rp60 miliar tersebut.

Lantas, apa pertimbangan DPRK menyetujui pinjaman daerah Rp60 miliar itu? “Karena memang kebutuhan rakyat,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil alias Ayahwa menjawab portalsatu.com sambil berjalan ke luar dari ruangan rapat paripurna usai pengambilan keputusan persetujuan dewan terhadap pinjaman daerah di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa malam.

Baca juga: Rapat Kilat Ketuk Palu Pinjaman Daerah Berakhir Cengar-cengir

Ayahwa mengatakan, selama ini masyarakat di sejumlah kecamatan melakukan aksi protes terhadap Pemkab Aceh Utara yang tidak memperbaiki jalan rusak bertahun-tahun. Aksi protes itu antara lain dilakukan dengan cara menanam pohon dan membentangkan kayu di lokasi jalan rusak parah.

Karena didemo inoe didemo ideh, masyarakat han jeut lee geujak. Jadi, wate ta kalon bak draf pengajuan nyan memang kepentingan rakyat. Makanya ta setujui (masyarakat demo/protes karena jalan rusak tidak bisa dilintasi kendaraan. Jadi, saat kita lihat draf pengajuan pinjaman Pemkab Aceh Utara berisi kegiatan pembangunan itu memang kepentingan rakyat. Makanya kita setuju),” ujar Ayahwa.

Menurut Ayahwa, bupati membutuhkan persetujuan DPRK terhadap rencana pinjaman daerah itu agar dapat meminta rekomendasi Mendagri sebagaimana ketentuan berlaku.   

Ayahwa menyebutkan, rencana pinjaman daerah Rp60 miliar yang diajukan Pemkab Aceh Utara kali ini dan akan dimasukkan dalam APBK Perubahan 2018, berbeda dengan rencana meminjam uang bank Rp71 miliar lebih untuk APBK murni 2018 yang akhirnya dibatalkan.

“Waktu itu dewan tidak setuju karena tujuannya (pemkab) untuk bayar utang (tahun 2017). Sekarang sudah setuju, karena ini murni untuk pembangunan, ada drafnya, makanya kami setuju,” kata Ayahwa.[](idg)

Lihat pula:

Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Pinjaman Daerah dan Sisa Uutang

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya