JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan kekecewaannya soal belanja pemerintah daerah (pemda) dalam APBD. Pasalnya, 70% digunakan untuk keperluan PNS pemda, sisanya baru untuk masyarakat.
“Jadi, APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat, itu kan salah,” ujar Sri Mulyani saat bertemu dengan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, 15 November 2019.
Sri Mulyani menjelaskan, 13,4% APBD habis untuk perjalanan dinas para pegawai negeri sipil (PNS) di pemda. Lalu, 17,5% digunakan untuk belanja jasa kantor. Untuk kedua hal itu saja, APBD yang terpakai sudah 30,9%.
Belum lagi ditambah dengan belanja pegawai, yang kata Sri Mulyani menghabiskan 36% dari APBD. Atas hitung-hitungan Sri Mulyani, didapatkan angka 70% dari APBD habis untuk kebutuhan PNS pemda.
“Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wara-wiri. Dan kami dengan Mendagri dengan menteri yang lain, Presiden sudah minta bisa dikoordinir sehingga jangan hari ini Menteri Keuangan ngundang sosialiasi, besok Menkes sosialisasi, bulan depan Menteri Pendidikan lain lagi, sehingga bapak ibu, memang wara-wiri,” ujarnya.
Dia pun meminta pengelolaan APBD diperbaiki. Menurutnya, alokasi belanja daerah kurang fokus. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harus fokus.
“Jadi, tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi. Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus, program dan kegiatan itu bermacam-macam, padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja,” tegasnya.
Reporter: Trio Hamdani.[]Sumber: detik.com