Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaNewsMenteri LHK Temui...

Menteri LHK Temui Wali Nanggroe, Bahas Pananganan Penyelamatan Lingkungan dan Hutan Aceh

BANDA ACEH – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Dr. Siti Nurbaya Bakar, melakukan pembahasan terkait perkembangan terkini, serta upaya penyelamatan lingkungan dan hutan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar, Kamis, 15 September 2022.

Kedatangan Siti bersama rombongan ke Meuligoe Wali Nanggroe didampingi Anggota DPR RI asal Aceh H. T. A. Khalid, dan Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU. Sementara Wali Nanggroe didamping Staf Khusus H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, Dr. Rustam Effendi, Dr. M. Raviq, serta Kabag Kerja Sama dan Humas M. Nasir Syamaun, M.PA.

M. Nasir mengatakan selain membahas tentang lingkungan dan hutan Aceh, pertemuan yang diawali makan siang bersama itu turut membahas perkembangan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan poin-poin MoU Helsinki 2005.

Usia pertemuan, Siti mengaku menerima banyak informasi dan masukan terkait kerusakaan hutan dan lingkungan di Aceh, serta upaya penyelematannya.

“Hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan kehutanan tadi kita bicarakan untuk diselesaikan. Kita akan dalami secara lebih konkret dengan data spasial yang rinci dan juga nanti akan dilakukan study policy analisis bersama-sama,” ujar Siti.

Selain itu, kata Siti, pihakya juga membahas persoalan terkait implementasi UUPA yang merupakan aktualisasis dari kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Menurut Siti, ada beberapa implementasi masih terjadi kesenjangan-kesenjangan, yang harus diformulasikan dan disesuaikan sebaik-baiknya sesuai dengan dengan harapan UUPA dan MoU Helsinki.

Sementara itu, dalam penyamapaiannya Wali Nanggroe salah satunya meminta optimalisasi Kementerian LHK dalam menjaga lingkungan dan hutan Aceh dari berbagai upaya perusakan yang saat ini semakin marak.

Sedikit berkisah ke masa lalu, Wali Nanggroe mengatakan saat konflik, selain harus berjibaku menghadapi aparat keamanan RI, saat itu pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga dibebankan tugas untuk menjaga hutan beserta satwa yang ada di dalamnya.

“Semasa konflik kerusakan bisa dikatakan sangat minim, namum setelah damai kondisinya semakin mengkhawatirkan,” kata Wali Nanggroe.

Dari hasil pertemuan tersebut, Wali Nanggroe berharap segera ada upaya maksimal semua pihak, termasuk Kementerian LHK dalam upaya menjaga lingkungan dan hutan Aceh.

“Karena jika lingkungan dan hutan tidak kita jaga dengan baik, akan dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam, yang akibatnya tidak hanya saja materil, tapi korban jiwa,” tegas Wali Nanggroe.[](ril)

Baca juga: