BANDA ACEH – Pemerintah Aceh tampaknya harus memberikan penjelasan lebih mendetail terkait kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang diteken Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, 7 Februari 2018. Pasalnya, publik memperkirakan Pemerintah Aceh akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk kerja sama membangun fasilitas perakitan pesawat, apalagi jika benar ingin membeli burung besi itu mencapai puluhan unit.
Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Humas, Mulyadi Nurdin memang sudah mengeluarkan siaran pers terkait kerja sama tersebut. Namun, penjelasan disampaikan Mulyadi Nurdin yang mengutip keterangan Staf Khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, dinilai belum mendetail sehingga masih menimbulkan berbagai pertanyaan dari publik.
Dalam siaran pers diterima portalsatu.com/, 7 Februari 2018, Mulyadi Nurdin mengatakan, kerja sama dengan PTDI yang diteken Gubernur Irwandi di Singapura untuk menyinergikan dan mengoptimalkan rencana pengadaan pesawat dan pembangunan assembly line pesawat terbang N219 di Aceh.
Mulyadi menyebutkan, selain pembangunan fasilitas assembly line pesawat terbang N219 di Aceh, kedua belah pihak juga menjalin kerja sama dalam hal pengembangan sumber daya manusia putra-putri daerah Aceh dalam rangka menunjang pembangunan bidang industri kedirgantaraan di Aceh.
“Rencana kerja sama ini sudah lama dirintis dan kita patut bersyukur karena salah satu BUMN besar di Indonesia seperti PT Dirgantara Indonesia berkeinginan untuk membuka assembly line pesawatnya di Aceh,” ujar Mulyadi Nurdin. (Baca: Pemerintah Aceh Jalin Kerja Sama dengan PT Dirgantara Indonesia)
Sementara itu, dilansir tempo.co, 8 Februari 2018, PTDI mendapatkan pemesanan pembuatan pesawat N219 Nurtanio dari Pemerintah Aceh mencapai 50 unit. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memesan dua unit, dan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua, satu unit.
Banyaknya jumlah pesawat N219 yang dipesan Pemerintah Aceh pada PTDI menimbulkan tanda tanya publik. “Dari mana sumber dana membeli burung besi yang harganya tentu tidak murah, dan untuk apa dibeli sebanyak itu?”
Namun, Karo Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, menyebutkan, 50 unit yang dimaksud adalah jumlah perakitan pesawat di Aceh. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan PTDI.
“PTDI akan merakit 50 pesawat untuk dipasarkan oleh mereka. Jadi bukan kita beli, tapi kita yang rakit di assembly Aceh nantinya,” kata Mulyadi Nurdin menjawab portalsatu.com/, 8 Februari 2018. (Baca: Benarkah Pemerintah Aceh Beli 50 Pesawat N219?)
Pernyataan Mulyadi Nurdin itu menunjukkan, melalui kerja sama Pemerintah Aceh dengan PDTI akan dibangun fasilitas assembly line (perakitan) pesawat N219 di Aceh.
Akan tetapi, publik di Aceh menduga, Pemerintah Aceh juga akan membeli pesawat dari PTDI melalui kerja sama tersebut. “Soal MoU (Pemerintah Aceh dan PTDI) itu, apalagi jika dibeli sampai 50 pesawat meskipun secara bertahap atau dalam beberapa tahun, kita menilai tetap harus dikaji ulang,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada portalsatu.com/, Kamis malam.
Menurt Alfian, seharusnya Pemerintah Aceh melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum bekerja sama dengan PTDI terkait proyek pesawat terbang. “Kesannya (kerja sama itu) hanya untuk membangun pencitraan,” katanya.
Pasalnya, kata Alfian, kerja sama terkait proyek pesawat tersebut bertolak belakang dengan kondisi Aceh hari ini. “Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih sangat tinggi. Apakah dengan kerja sama itu (terkait proyek pesawat) dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran? Kita tetap melihat bahwa kerja sama ini bukanlah program yang harus diprioritaskan saat ini,” ujar Alfian.
Disinggung bahwa menurut penjelasan pihak Pemerintah Aceh kerja sama dengan PTDI bukan untuk membeli 50 pesawat, tapi membangun fasilitas perakitan pesawat, Afian mengatakan, hal itu juga butuh dana yang tak sedikit. “Nantinya biaya yang akan dikeluarkan pasti cukup besar dan diambil dari dana Otsus. Itu tidak termasuk kebutuhan yang mendesak untuk saat ini. Yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini bukan pesawat,” katanya.[](idg)

