Oleh: Muhammad Fadli, S.H., CPLA., Sekretaris Umum HMI Badko Aceh
Perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa sejarah yang dikenang setiap tahun. Ia adalah fondasi penting bagi masa depan sebuah daerah yang pernah melewati perjalanan panjang konflik, kehilangan, dan perjuangan. Karena itu, merawat perdamaian bukan hanya tanggung jawab para mantan kombatan, elite politik, atau generasi yang mengalami langsung masa konflik. Merawat perdamaian adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Aceh, terutama generasi muda yang akan mewarisi masa depan daerah ini.
Dari perspektif anak muda, perdamaian harus dimaknai lebih luas daripada sekadar ketiadaan konflik bersenjata. Perdamaian yang sesungguhnya adalah keadaan ketika masyarakat dapat hidup dengan aman, menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, memperoleh kesempatan yang adil, mengakses pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta memiliki harapan terhadap masa depan. Sebab, apa artinya perdamaian jika generasi muda masih harus meninggalkan kampung halaman demi mencari pekerjaan? Apa arti stabilitas jika masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan dan kesulitan ekonomi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme terhadap Aceh. Sebaliknya, itu merupakan kritik konstruktif sekaligus panggilan bagi semua pihak agar perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu mahal benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Perdamaian Harus Melampaui Kepentingan Politik
Aceh memiliki sejarah yang tidak sederhana. Konflik masa lalu meninggalkan pelajaran penting tentang arti persatuan, kemanusiaan, dan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui jalan damai. Pengalaman tersebut seharusnya membuat semua pihak lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan politik dan pemerintahan.
Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar, demikian pula perbedaan pilihan politik dan kepentingan antarkelompok masyarakat. Namun, perbedaan itu harus dikelola melalui dialog, argumentasi yang sehat, serta penghormatan terhadap hukum dan hak setiap warga negara.
Dalam konteks ini, seluruh elemen masyarakat perlu menghindari narasi dan manuver politik yang berpotensi memperuncing sentimen kelompok, membangkitkan kecurigaan antarsesama, atau menciptakan konflik horizontal demi kepentingan sesaat. Isu yang menyangkut identitas, sejarah, maupun simbol perjuangan harus dibicarakan secara dewasa, dengan mempertimbangkan fakta, kepentingan publik, dan dampaknya terhadap keutuhan masyarakat.
Kritik ini tidak ditujukan kepada kelompok tertentu. Pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen sipil memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ruang publik tetap sehat. Jangan sampai energi masyarakat habis untuk mempertentangkan identitas dan kepentingan politik, sementara persoalan mendasar rakyat justru tidak memperoleh perhatian yang memadai.
Politik semestinya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan Harus Menjadi Prioritas
Bagi generasi muda, ukuran keberhasilan pemerintahan daerah bukan semata-mata seberapa kuat narasi politik yang dibangun, seberapa sering suatu isu menjadi perbincangan publik, atau seberapa besar dukungan yang diperoleh dari kelompok tertentu. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.
Aceh memiliki kewenangan khusus yang memberikan ruang besar untuk mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan tersebut seharusnya menjadi modal strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, membangun infrastruktur produktif, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan tata kelola yang baik sebagai prioritas. Anggaran harus dikelola secara transparan, program pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat, pengadaan barang dan jasa harus dijalankan secara akuntabel, serta setiap kebijakan publik harus dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang nyata.
Pemerintahan yang baik juga harus berani membuka ruang kritik. Masyarakat yang menyampaikan kritik tidak semestinya langsung dipandang sebagai lawan politik. Kritik yang berbasis data justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan mencegah kesalahan yang sama terulang.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan janji, slogan, dan pernyataan politik. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, sekolah yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, birokrasi yang tidak berbelit-belit, serta kebijakan ekonomi yang benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan mereka.
Jangan Terjebak Isu Populis, Hadirkan Kebijakan yang Pro-Rakyat
Dalam demokrasi, isu populis sering kali mudah menarik perhatian karena mampu membangkitkan emosi dan menyederhanakan persoalan yang kompleks. Tidak semua isu yang populer itu keliru, dan tidak semua perdebatan politik harus dihindari. Namun, persoalan muncul ketika popularitas sebuah isu lebih diutamakan daripada penyelesaian masalah yang nyata.
Aceh membutuhkan diskusi publik yang berorientasi pada solusi. Jika persoalannya adalah pengangguran, maka yang harus diperkuat adalah penciptaan lapangan kerja. Jika persoalannya adalah kemiskinan, maka kebijakan harus diarahkan pada peningkatan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar. Jika persoalannya adalah lemahnya daya saing generasi muda, maka investasi pada pendidikan, keterampilan, dan penguasaan teknologi harus menjadi agenda utama.
Pemerintah daerah harus mampu membedakan antara kebijakan yang sekadar menghasilkan perhatian publik dan kebijakan yang memberikan dampak jangka panjang. Jangan sampai masyarakat terus-menerus disibukkan oleh polemik politik, sedangkan persoalan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan kesempatan kerja berjalan tanpa penyelesaian yang terukur.
Kebijakan pro-rakyat bukan sekadar label yang disematkan pada program pemerintah. Ia harus dapat dibuktikan melalui keberpihakan anggaran, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan anak muda yang sedang berjuang membangun masa depan.
Aceh Harus Merdeka dari Pengangguran dan Ketergantungan Ekonomi
Ada satu gagasan yang perlu menjadi semangat bersama generasi muda Aceh: setelah melewati perjalanan panjang menuju perdamaian, kini saatnya kita memperkuat perjuangan untuk memerdekakan masyarakat dari pengangguran, kemiskinan, keterbatasan kesempatan, dan ketergantungan ekonomi.
Merdeka dari pengangguran berarti memastikan bahwa anak muda memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata karena kedekatan politik atau hubungan keluarga. Merdeka secara ekonomi berarti membangun masyarakat yang produktif, memperkuat usaha lokal, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Aceh memiliki potensi yang besar. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta energi dan sumber daya alam dapat menjadi penggerak pembangunan. Kawasan industri dan sektor minyak dan gas bumi di Aceh juga membuka peluang yang harus dipersiapkan secara serius, termasuk bagi anak muda di Lhokseumawe dan Aceh Utara.
Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Diperlukan kebijakan investasi yang sehat, kepastian hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan vokasi yang relevan, penguatan bahasa asing, sertifikasi profesi, dan kemitraan yang nyata antara pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia usaha.
Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya menghasilkan angka investasi yang besar, sementara masyarakat lokal sekadar menjadi penonton. Anak muda Aceh harus dipersiapkan agar mampu menjadi tenaga profesional, teknisi, pengusaha, peneliti, dan pemimpin di sektor-sektor strategis. Pada saat yang sama, perusahaan juga harus menjalankan proses rekrutmen yang adil dan transparan, sesuai ketentuan hukum serta kebutuhan kompetensi.
Pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ketenagakerjaan sendirian. Akan tetapi, pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk menciptakan iklim usaha yang baik, mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja lokal, dan memastikan program pembangunan benar-benar membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Inilah bentuk perjuangan yang relevan bagi generasi muda hari ini: bukan hanya memperdebatkan masa lalu, melainkan mempersiapkan diri agar mampu memenangkan persaingan ekonomi di masa depan.
Generasi Muda Harus Menjadi Penjaga Akal Sehat
Merawat perdamaian tidak berarti generasi muda harus diam terhadap ketidakadilan atau menerima seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik. Justru perdamaian yang sehat membutuhkan masyarakat yang berani berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu memperjuangkan perubahan tanpa menebarkan kebencian.
Anak muda Aceh harus menempatkan diri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menjaga akal sehat di tengah dinamika politik. Mahasiswa, pemuda, aktivis, akademisi, dan komunitas masyarakat sipil perlu membangun budaya dialog yang lebih dewasa, memperkuat literasi politik, serta membiasakan diri menguji informasi sebelum menyebarkannya.
Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi jangan kehilangan rasa persaudaraan. Kita boleh mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kritik harus diarahkan pada substansi persoalan dan disertai tawaran solusi. Kita boleh memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing, tetapi jangan sampai kepentingan tersebut merusak hubungan sosial dan masa depan masyarakat secara keseluruhan.
Generasi muda juga perlu menyadari bahwa perdamaian bukan hanya urusan elite. Ia tumbuh dari cara masyarakat memperlakukan tetangga yang berbeda pandangan, cara organisasi mengelola perselisihan, cara pemimpin menyampaikan pernyataan, serta cara kita menggunakan media sosial. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkeruh keadaan ketika perbedaan mulai memanas.
Sikap kritis dan tanggung jawab sosial harus berjalan beriringan. Kita tidak perlu memilih antara menjadi generasi yang kritis dan menjadi generasi yang menjaga perdamaian. Keduanya justru harus saling menguatkan.
Menjadikan Perdamaian sebagai Modal Masa Depan
Aceh tidak boleh terus-menerus didefinisikan oleh konflik masa lalunya. Sejarah harus menjadi sumber pelajaran, bukan belenggu yang membatasi imajinasi masa depan. Generasi baru berhak tumbuh dengan harapan bahwa daerahnya mampu menjadi tempat yang aman untuk belajar, bekerja, berusaha, berkarya, dan membangun keluarga.
Untuk mewujudkan harapan itu, seluruh elemen masyarakat harus memiliki agenda bersama yang melampaui kepentingan politik jangka pendek. Pemerintah daerah harus fokus pada pembangunan yang terukur dan berpihak kepada rakyat. Dunia usaha perlu memperluas kesempatan ekonomi. Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif. Organisasi kepemudaan harus melahirkan kader yang berintegritas, sementara masyarakat sipil perlu terus mengawal demokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Perdamaian akan semakin kokoh apabila masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, petani mendapatkan harga yang adil, nelayan memiliki akses pasar, UMKM berkembang, pelayanan publik membaik, dan masyarakat merasa diperlakukan secara setara, maka kepercayaan terhadap masa depan Aceh akan semakin kuat.
Tentu saja, kesejahteraan tidak dapat dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, pengawasan publik, kerja sama antarlembaga, dan keberanian memperbaiki kekurangan. Namun, langkah pertama harus dimulai dengan menentukan prioritas yang tepat: mengutamakan kebutuhan rakyat, memperkuat institusi, dan menghindari pertentangan yang tidak produktif.
Pada akhirnya, merawat perdamaian adalah cara kita membangun masa depan Aceh. Perdamaian bukan alasan untuk berhenti berjuang, melainkan kesempatan untuk mengubah arah perjuangan menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.
Sudah saatnya kita menggeser energi dari pertentangan yang tidak produktif menuju kerja nyata. Dari politik yang hanya mengejar popularitas menuju kebijakan yang menghadirkan manfaat. Dari kebanggaan atas potensi sumber daya menuju kemampuan mengelolanya untuk kesejahteraan bersama.
Aceh harus merdeka dari pengangguran, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketimpangan kesempatan, dan merdeka dari tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat. Bukan dengan menciptakan permusuhan baru, melainkan melalui pendidikan, kerja keras, pemerintahan yang bersih, ekonomi yang produktif, dan persatuan yang terawat.
Karena masa depan Aceh tidak cukup hanya diwariskan dalam bentuk perdamaian. Masa depan itu harus kita bangun bersama, melalui keberanian berpikir terbuka, kedewasaan berpolitik, dan komitmen untuk memastikan bahwa perdamaian benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh.[]
