LHOKSEUMAWE – Wakil Sekretaris Network For Indonesian Demokratik Society (Netfid) Provinsi Aceh, Martha Beruh, meminta seleksi calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe periode 2023-2028 dilakukan secara profesional dan terbuka.
Martha dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, 8 April 2023, mengatakan KIP menjadi penentu berjalannya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 secara jujur dan adil di Kota Lhokseumawe. “Maka kita mengharapkan pelaksanaan rekrutmen yang sedang berlangsung saat ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan berlaku,” ujarnya.
Selama ini, kata Martha, pihaknya mengapresiasi kinerja KIP Lhokseumawe dalam melakukan seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat gampong yang sudah selesai beberapa bulan lalu.
Menurut Martha, saat ini sedang berlangsung penjaringan dan penyaringan calon komisioner KIP Lhokseumawe periode 2023-2028 yang dilakukan Tim Independen (Ad Hoc) atau Panitia Seleksi. “Kita sangat berharap tim tersebut dapat bekerja secara profesional dan terbuka,” ucapnya.
Dia menyebut ada beberapa hal urgen yang perlu pihaknya ingatkan terkait penjaringan dan penyaringan tersebut agar lebih terbuka. Di antaranya, ujian tertulis bagi peserta harus diubah ke digital. Dengan kata lain, aturan ujian tertulis manual harus dihilangkan dan diganti dengan metode Computer Assisted Test (CAT). “Yaitu ujian berbasis komputer di mana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum dan lebih terbuka,” ujar Martha.
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 17 terkait tahapan seleksi, jelas pasal tersebut juga memerintahkan agar menyediakan soal dan sarana teknologi informasi untuk seleksi tertulis. “Maka, antara lain teknologi tersebut adalah CAT,” kata dia.
“Metode ini sebenarnya sudah dilakukan pada saat penyeleksian anggota PPK dan PPS di Kota Lhokseumawe. Namun, kita hanya sekadar mengingatkan kembali agar jangan sampai tingkatan yang tinggi tidak bertransformasi menggunakan ujian digital, sedangkan kita tahu tingkatan yang rendah sudah bertransformasi ke ujian digital,” tegas Martha.
Menurut Martha, metode ujian tertulis manual tanpa menggunakan teknologi dapat menimbulkan persepsi negatif bagi publik. “Bukan kita tidak percaya, namun menggunakan metode CAT demi terciptanya seleksi tertulis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya Pansel KIP Lhokseumawe memilih menggunakan seleksi ujian tulis yang servernya ada di KPU untuk menjaga kerahasiaan soal seleksi,” tuturnya.[](rilis)