Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsOmbudsman: Pembangunan IPAL...

Ombudsman: Pembangunan IPAL Perlu Pertimbangkan Asas Kepatutan

BANDA ACEH – Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh perlu mempertimbangkan asas kepatutan. Hal itu disampaikan Kepala Ombusdman Aceh, Dr. Taqwaddin Husein, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Maret 2021.

Taqwaddin menjelaskan, di satu sisi pihaknya mendukung adanya kebijakan IPAL tersebut. Namun kebijakan itu harus mempertimbangkan asas kepatutan. “Pertanyaannya apakah patut kita membangun instalasi pembuangan air limbah di atas makam insani atau kuburan leluhur kita? Terlepas yang dikuburkan di situ para raja atau bukan,” jelasnya.

Taqwaddin menegaskan pembangunan IPAL boleh dilakukan, tetapi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik lainnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan investigasi terkait banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap proyek tersebut.

“Kali ini kami melakukan own motion investigation atau investigasi atas prakarsa sendiri, yang dalam UU Ombudsman dibolehkan kami melakukannya. Apakah ada temuan maladministrasi atau tidak dalam pembangunan proyek tersebut, nanti akan kita ketahui setelah investigasi lapangan,” tegasnya.

Ombudsman nantinya akan meminta keterangan para pihak untuk menggali informasi lebih dalam. Selain itu akan mengundang pihak instansi vertikal mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan rapat koordinasi guna menemukan solusi yang patut, arif, dan tepat terkait masalah IPAL tersebut.

Namun, sebelum rapat koordinasi dilakukan Ombusdman akan melakukan investigasi secara seksama dengan mengunjungi lokasi IPAL dan situs purbakala yang dipersoalkan. Juga akan meminta masukan dari komunitas pemerhati sejarah (Mapesa), arkeolog, dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Kami juga akan menggunakan tenaga ahli untuk menemukan informasi akurat terkait hal tersebut. Jika nantinya benar bahwa ada makam para raja atau makam ulama atau makam siapapun para leluhur kita maka kami akan memberi saran kepada Wali Kota Banda Aceh agar dapat mengubah kebijakannya, yaitu untuk merelokasi proyek IPAL tersebut ke lokasi yang tak terkena situs purbakala atau yang tak ada makam leluhur orang Aceh,” tutur Taqwaddin .[]

Baca juga: