Oleh: Murthalamuddin*
Partai Aceh (PA) masih terjebak dalam romantisme masa lalu. Jargon-jargon awak kei, awak kamoë, kamoë peujuang, seakan mensahihkan bahwa kader PA masih menapak di masa lalu. Padahal, untuk membesarkan partai besutan mantan kombatan ini, sudah saatnya menatap jauh ke depan, membangun partai dengan otak, bukan otot.
Kondisi ini terus dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menghentikan superiornya PA selama ini. Dan ini telah berhasil dilakukan. Berbagai usaha telah dilakukan lawan-lawan politik untuk menjatuhkan PA. Istilah orang tua Aceh tempo dulu, meunyoë han trok ngon runong buloh, kudong kupupo geulawa. Yang penting PA harus dikalahkan.
Celakanya, hal ini tidak disadari oleh fungsionaris PA. Mereka malah sibuk dalam opera dan dagelan politik yang dimainkan lawan, bahkan lawan dalam rumah sendiri.
Para lawan terus saja berusaha mengalahkan PA dengan berbagai metode. Dalam demokrasi, itu adalah hal lumrah dan wajib. Dan Pemilu adalah sarana untuk mencari pemenang . Sehingga tak satu pun pihak luar atau lawan yang harus disalahkan atas kekalahan ini.
Kekalahan PA sebenarnya sudah terbaca di Pemilu Legislatif 2014. Sejumlah daerah mengalami penurunan suara yang signifikan. Akan tetapi, sikap jumawa partai ini tidak berubah. Pola-pola lama masih bersemayam dengan subur di partai. Terutama sikap yang mengedepankan primordial dan romantisme kamoe pejuang.
Padahal, perubahan angin politik jelas rakyat sudah keluar dari zona “takut”. Perilaku kader yang merasa lebih dari rakyat biasa kemudian membuat rakyat mulai memilih untuk menjauh. Walaupun sampai Pilkada 2017 rakyat Aceh belum meninggalkan kaum pejuang. Artinya, sejumlah kandidat menang masih dari mantan GAM. Walaupun kemenangan itu tidak semudah sebelumnya.
Menjelang Pilkada 2017 telah tampak kepermukaan partai ini tidak solid. Perpecahan sesama petinggi terkesan hanya meureupah tumpok. Kita lihat bagaimana Doto Zaini dan Apa Karya menjadi lawan. Secara logika moral mereka bertanggung jawab atas peperangan di masa lalu. Kesannya, tidak ada perasaan bersalah atas semua kehancuran partai yang merupakan garis perjuangan baru yang mereka sepakati setelah damai.
Hal lain seperti pemilihan wakil Mualem yang juga menimbulkan polemik. Menguras energi dan merusak konsentrasi. Hal lain adalah sikap PA sepanjang musim kampanye Pilkada 2017. Hampir tidak kita baca apa program mereka yang jelas. Kampanye terkesan tidak sistematis. Semua ini berangkat dari keyakinan berlebihan mereka bakal menang.
Sebagai contoh mereka diam saja ketika tiga kandidat independen lolos verifikasi putaran kedua. Padahal, para kandidat itu telah mengumpulkan KTP lebih setahun. Toh saat verifikasi tahap pertama mereka gagal memenuhi syarat kecukupan KTP pendukung. Namun, tiba-tiba mereka bisa punya KTP yang jumlahnya luar biasa banyak.
Padahal, untuk KTP tahap kedua mereka didenda dua kali lipat dari jumlah KTP yang tidak mencukupi. Dan waktu untuk itu sangat singkat. Bagaimana mungkin mereka dengan mudah lolos verifikasi? Di daerah lain di Indonesia calon independen jarang lolos karena syarat KTP dukungan amat ketat. Dalam kasus ini KIP diduga jelas punya skenerio negatif. Siapa yang mau disalahkan? Para komisioner KIP dulu lolos di DPRA juga atas dukungan PA. Ternyata kemudian kesan yang tampak lage ta peularha bayuen, kureung umpeun diwoe lam rimba. Berharap mereka profesional jauh panggang dari api.
Semua kisah di atas siapa yang mau disalahkan? Keubeu han ji keumubang bak tanoh kreuh. Begitu tamsilnya. PA terlalu yakin menang sehingga tidak mawas diri. Terlalu meremehkan lawan sehingga tergelincir. Akankan kembali bangkit? Tanpa keluar dari perilaku lama maka 2019 kekalahan akan berlanjut.
Selama ini, menyangkut pemilihan calon legislatif atau eksekutif PA terkesan tertutup. Rakyat tentu tidak akan lagi mau menitip amanah kepada mereka yang tak mampu mengemban. Maka PA harus keluar dari zona ini. Para mantan pejuang adalah pemegang saham PA. Tidak semua pemegang saham harus mengurus perusahaan. Pilih manajemen yang mumpuni. Pemilik saham mengawasi agar perusahaan berada di jalur yang disepakati. Tentu saja dividen atau laba usaha menjadi milik pemegang saham.
Saat ini, PA seperti warisan orangtua yang ingin dikelola oleh anak dan dinikmati sendiri. Padahal, mereka tidak cukup ilmu. Sehingga usaha bukan semakin maju, tetapi malah makin mundur. Maka dibutuhkan kesadaran kolektif agar partai ini bukan hanya untuk diambil manfaatnya.
Para petinggi partai harus ikhlas menjadi orang tua yang bijak. Memberi kesempatan kepada generasi baru yang bukan mengandalkan label pejuang dengan kekuatan otot. Akan teapi, mengandalkan otak untuk menjaga partai ini sesuai cita-cita awal. Jika tidak, maka lonceng kematian segera berbunyi. Semoga ini tidak terjadi. Amin.[]
*Penulis lepas, sekarang berdomisili di Kabupaten Pidie.