Rabu, Juli 24, 2024

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....
BerandaBerita Banda AcehPansus TNKA: Pelabuhan...

Pansus TNKA: Pelabuhan Aceh Harus Bisa Ekspor Komoditas Pertanian, ‘Negosiasi dengan Jakarta Masih Dilakukan’

BANDA ACEH – Ketua Panitia Khusus Rancangan Qanun Tata Niaga Komoditas Aceh (Pansus TNKA) DPRA, Yahdi Hasan, menegaskan pelabuhan-pelabuhan di Aceh harus segera bisa mengekspor komoditas ungggulan dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan maupun pertambangan. Oleh karena itu, kata Anggota Pansus, Bardan Sahidi, pihaknya membutuhkan dukungan publik untuk merampungkan Rancangan Qanun TNKA lantaran negosiasi Aceh-Jakarta masih dilakukan agar pelabuhan Aceh bisa mengekspor komoditas lokal.

“Jika komoditas di Aceh diekspor melalui pelabuhan Aceh tentu ini akan menggerakkan perekonomian Aceh,” kata Yahdi Hasan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan Aceh tentang TNKA, di Hotel Nagoya Inn Sabang, Rabu, 10 Agustus 2022.

Yahdi Hasan menyebut Raqan TNKA disusun sejak Agustus 2021 dan telah melewati proses yang panjang. Tim Pansus sudah meninjau sejumlah pelabuhan di Aceh dan luar Aceh, salah satunya Pelabuhan Batam. Selain itu, tim Pansus mengunjungi sejumlah kementerian terkait sebagai bahan masukan dalam penyusunan Raqan TNKA.

“Kami juga telah bertemu dengan para pengusaha Aceh baik di Aceh maupun di luar. Menariknya, saat kami tanya pengusaha lokal dikatakan bisa saja diekspor barang dari Aceh, tetapi biayanya mahal karena tidak ada yang diimpor. Namun dari keterangan pengusaha Aceh di luar itu sebaliknya, mereka bisa bawa barang ke Aceh tetapi tidak ada yang bisa diekspor ke luar. Maka saya berharap Qanun TNKA dapat menjadi jawaban persoalan ini dan aktivitas ekspor-impor di Aceh dapat dihidupkan kembali,” ujar politikus Partai Aceh ini.

Menurut Yahdi Hasan, semua pihak yang ada di Aceh baik Pemerintah Aceh, intansi pusat yang ada di Aceh, pengusaha, serta masyarakat perlu bergandengan tangan untuk mencari solusi bersama agar pelabuhan di Aceh yang pernah jaya pada era 80-an dapat kembali hidup.

“Tidak mungkin Pemerintah Aceh menyiapkan semuanya sendiri untuk menghidupkan pelabuhan Aceh. Tentunya ini butuh dukungan pusat seperti Pelindo, pengusaha Aceh, di mana nantinya kita siapkan segala kebutuhan alat dan administrasinya di pelabuhan agar tidak ada lagi kendala apapun dalam mengeskpor komoditas Aceh yang telah diminati pasar global,” ujar Yahdi Hasan.

Yahdi Hasan mengatakan dalam RDPU digelar Pansus TNKA, sekitar 28 pertanyaan dan 127 penanggap memberi masukan. Hal tersebut akan dibahas dan menjadi bahan kajian dalam perampungan Raqan TNKA.

“Setelah RDPU ini kami berupaya paling lambat September nanti draf rancangan qanun ini bisa kami serahkan ke pimpinan untuk dibawa ke paripurna untuk disahkan,” tutur Yahdi Hasan.

Anggota Pansus TNKA, Bardan Sahidi, menambahkan qanun ini ditunggu-tunggu pelaku usaha di Aceh. “Kalau kita tidak memulai bongkar muat di seluruh pelabuhan ekspor kita, mau tunggu sampai kapan? Ini sekarang adalah adu nyali, Aceh versus Jakarta. Saya kira peran publik dan masukan dari masyarakat sangat kami harapkan untuk dukungan terhadap kami, karena perang diplomasi dan negoisasi Aceh-Jakarta saat ini masih dilakukan untuk mewujudkan hal ini (ekspor komoditas melalui pelabuhan Aceh),” ujar Bardan yang juga inisiator Raqan TNKA.

Wakil Ketua Pansus TNKA, Tantawi, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap Raqan tersebut.

“Sangat banyak masukan yang membangun untuk penyempurnaan qanun ini. Semua sudah kami catat dan sepulang dari Sabang rancangan qanun ini akan disempurnakan lagi dengan menyesuaikan dari masukan-masikan yang ada, serta melibatkan tim ahli dan pakar-pakar ekonomi Aceh. Semoga nantinya qanun ini dapat membawa kemaslahatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh,” ujarnya.[](ril)

 

Baca juga: