ACEH UTARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta pemerintah pusat serius menangani dampak banjir bandang di wilayah tersebut. Pasalnya, hampir memasuki satu bulan pascabencana masih terdapat lokasi terisolasi di Aceh Utara, dan kerusakan infrastruktur sangat parah.
Lokasi masih terisolasi yakni Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, serta Dusun Selemak dan Dusun Sarah Raja, Gampong Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
“Sejumlah pejabat negara sudah meninjau langsung ke Aceh Utara, ini memang bukan bencana biasa. Bahkan, Jusuf Kalla (Ketua Umum PMI) sudah melihat dan beliau menyampaikan bahwa banjir ini lebih dari tsunami Aceh 2004 silam,” kata Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil akrab disapa Ayahwa, kepada wartawan, di Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, Rabu sore, 24 Desember 2025.
Menurut Ayahwa, rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur, termasuk pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat terdampak akan membutuhkan waktu lama yang diperkirakan puluhan tahun. Itu berdasarkan amatan di lapangan terkait berbagai kerusakan setelah dihantam banjir bandang. Masyarakat pun sangat trauma atas peristiwa tersebut.
“Harapan kita agar bencana Sumatera bisa ditetapkan menjadi bencana nasional oleh pemerintah pusat. Lagi pula, Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu sudah meninjau ke lokasi banjir bandang di Kabupaten Bireun, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, tentunya beliau sudah sangat memahami kondisinya bagaimana dahsyatnya bencana tersebut,” ungkap Ayahwa.
Namun, Ayahwa juga memohon agar Presiden Prabowo bisa melihat langsung kondisi porak-poranda di Aceh Utara yang sampai sekarang masih berantakan di sejumlah titik. Masyarakat juga masih banyak di pengungsian yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
“Aceh Utara memiliki 27 kecamatan, yang terdampak banjir bandang 25 kecamatan. Sejauh ini kami pun belum mengetahui berapa banyak membutuhkan anggaran untuk perbaikan berbagai fasilitas rusak akibat bencana itu,” ujar Ayahwa didampingi Plt. Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, Kadis Kominfosan, Halidi, dan Jubir Pemkab Muntasir Ramli.
Ayahwa menyatakan pihaknya sudah memperpanjang status tanggap darurat banjir 23-29 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan menyeluruh.
“Karena kita melihat masih banyak persoalan-persoalan di tempat pengungsian korban banjir. Terutama tenda juga masih kurang, obat-obatan bagi mereka yang mengalami sakit juga minim. Diharapkan kepada pemerintah pusat agar menangani bencana di Aceh Utara ini harus serius, jangan banyak sekali proses berliku-liku dalam penanganannya,” kata Ayahwa.
“Kita ingin ditangani Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti dibentuk Pemerintah Indonesia setelah tsunami 2004, yang dulunya dianggap berhasil dalam upaya rehab-rekon,” tambahnya.
Ayahwa merincikan dampak kerusakan infrastruktur usai diterjang banjir. Di antaranya, tanggul sungai 78 titik, jembatan 60 unit (53 unit rusak berat, dan 7 unit rusak sedang), perkantoran 13, fasilitas kesehatan puskesmas 4 unit rusak berat, 11 rusak sedang, pustu 61 unit rusak berat, dan 20 unit rusak ringan.
Kemudian, rumah ibadah seperti masjid 124 unit rusak berat, 121 unit rusak ringan, 19 unit rusak sedang, dan meunasah (surau) unit 16 rusak ringan. Selanjutnya, dayah atau pesantren 10 unit rusak berat, 6 unit rusak ringan, dan 195 unit rusak sedang.
“Infrastruktur jalan juga mengalami kerusakan yaitu 113 rusak berat, 53 rusak sedang, 266 rusak ringan. Daerah Irigasi (D.I.) 7 rusak berat, 14 rusak sedang, dan D.I. tanggul 8 rusak sedang. Ini belum lagi fasilitas sekolah, cukup banyak yang perlu diperbaiki sehingga sangat dibutuhkan bantuan pemerintah pusat secara menyeluruh di Aceh Utara,” ucap Ayahwa.[]
