LHOKSEUMAWE – Ketua demisioner BEM Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadli, meminta Pemko Lhokseumawe jangan hipokrit ketika menyatakan ingin mengubah pasar terbengkalai menjadi hotel untuk menambah PAD.
“Kita lihat selama ini berbagai bangunan mangkrak yang tidak difungsikan seperti terminal bus, pasar buah, pasar ikan, lapangan upacara, pabrik garam, dan Museum Kota Lhokseumawe. Malahan bangunan-bangunan mangkrak tersebut tempat yang paling strategis untuk menambah PAD tanpa harus mengeluarkan anggaran lagi untuk memfungsikannya,” kata Muhammad Fadli dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Rabu, 22 Juli 2020, malam.
Informasi diterima Fadli, untuk mengubah Pasar Pusong yang terbengkalai menjadi hotel membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar. “Ini jumlah yang sangat fantastis, mungkin jika dialihkan untuk membangkitkan ekonomi umat akan lebih bermanfaat,” ujarnya.
“Cara berpikir Pemko Lhokseumawe jangan stagnan dan hipokritlah. Membuat kebijakan atas nama daerah dan rakyat, tapi fakta empirik di lapangan nonsense,” tegas Fadli.
Menurut Fadli, jika memang ingin meningkatkan PAD, Pemko Lhokseumawe seharusnya memfungsikan bangunan mangkrak yang sudah ada.
“Pemimpin itu pemikirannya harus bijak dan visioner, bukan menutup masalah dengan cara menambah masalah yang baru lagi ke depan. Jangan sampai masyarakat berpikir setiap pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Lhokseumawe hanya untuk mengejar fee saja, setelah infrastruktur berdiri, berfungsi atau tidak itu tidak peduli,” ujar Fadli.
Seharusnya, kata Fadli, Pemko Lhokseumawe berpikir untuk membuat kebijakan yang lebih subtansial. “Seperti mencari solusi agar Kota Lhokseumawe tidak dicap sebagai kota kumuh lagi. Di tempat orang lain icon daerahnya bagus, ada icon kota wisata, icon syariat Islam, icon satenya dan lain-lain. Ini Kota Lhokseumawe dikenal dengan icon kekumuhannya,” ungkap dia.
“Tata kelola kota ini sudah sangat amburadul. Seharusnya para pedagang ditertibkan dengan tanpa menghilangkan hak-hak mereka agar Lhokseumawe bisa terbebas dari icon negatif tersebut,” pungkas Muhammad Fadli yang juga Koordinator LEMHI Aceh.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengubah salah satu bangunan pasar terbengkalai menjadi hotel. Alih fungsi bangunan itu pastinya akan menghabiskan anggaran tidak sedikit. Lantas, bagaimana Pemko Lhokseumawe meyakinkan publik, setelah pasar terbengkalai disulap menjadi hotel akan bermanfaat untuk daerah?
Rencana Pemko Lhokseumawe mengubah bangunan itu diawali dengan penyusunan detail engineering design (DED) yang anggarannya sudah dialokasikan dalam APBK Lhokseumawe tahun 2020. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Lhokseumawe tahun 2020, pagu DED Hotel Kota Lhokseumawe senilai Rp70 juta.
Kepala Disperindagkop-UKM Lhokseumawe, Ramli, mengatakan bangunan pasar terbengkalai yang akan diubah menjadi hotel berada dalam Kompleks Pasar Tradisional Pusong, Kecamatan Banda Sakti. “Di Pusong, yang ada jalan layang. Di dalam bangunan pasar itu ada hall, lantai dua banyak kosong, terbengkalai. Kita alih fungsikan jadi pasar modern, di samping ada hotelnya, di bawahnya nanti ada pasar tradisional,” kata Ramli dikonfirmasi portalsatu.com/ melalui telepon seleluler, 17 Juli 2020, sore.
“Jadi, di samping pengunjung nanti bisa istirahat (di hotel), dia juga bisa menikmati hasil dari masyarakat, tentu dengan sistem yang kita atur. Seperti bentuk kedainya seperti apa. Bukan seperti sekarang, semua terlantar,” ucap Ramli.
Menurut Ramli, rencana mengubah pasar terbengkalai itu menjadi hotel karena Pemko Lhokseumawe ingin menindaklanjuti instruksi Mendagri agar pemerintah daerah memfungsikan semua aset yang ada. “Maka bagaimana solusi terbaik, kita alih fungsi (pasar terbengkalai) itu sebagai hotel. Jadi, hotel itu hotel representatif, pedagangnya tetap dengan mekanisme protap yang kita tentukan, bagaimana dia harus bersih dan sebagainya. Sehingga pasar tradisional hidup, hotel hidup,” tuturnya.
Namun, Ramli belum dapat memastikan jumlah anggaran dibutuhkan untuk mengubah pasar terbengkalai itu menjadi hotel. “Munculnya nanti di DED-nya berapa total keseluruhannya. Karena (kemampuan) anggaran terbatas nanti tergantung kebijakan. Misalnya, perlu anggaran Rp15 miliar, berapa dulu dialokasikan di tahun 2021 dan seterusnya. Yang mahal nanti kan aksesorisnya, itu belum bisa kita ukur,” ujar Ramli.
Soal siapa akan mengelola hotel itu, Ramli mengatakan, “Itu nanti kita lihat mekanismenya. Karena dalam bisnis itukan ada G to G atau B to B atau B to G, atau nanti dikelola PDPL (Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe), atau kita ada UPT Pasar. Itu belum kita tentukan (calon pengelola)”.
Bagaimana Pemko Lhokseumawe meyakinkan publik, setelah nantinya pasar terbengkalai disulap menjadi hotel akan bermanfaat untuk daerah? “Ya, insya Allah, sebelum membuat itu kita sudah memanggil beberapa pengusaha. Intinya sudah ada pengusaha, tapi saya tidak bisa menyebutkan dulu. Istilahnya, pemerintah bangun, tidak bisa kelola, sudah ada pihak swasta yang mengelolanya, bagaimana kesepakatan nanti diatur. Beberapa pengusaha sudah siap kalau sudah dibangun. Saya rasa kalau untuk hotel sudah banyak peminatnya. Namun, pemerintah nanti berpikir di samping PAD juga masuk, jangan ada masalah baru. Dan tentunya kita sepakat hotel ini hotel yang bersyariat,” ujar Ramli.[](*)
