BANDA ACEH — Untuk mencegah meningkatkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Coronavirus Disease 2009 (Covid-19), Pemerintah Aceh diminta untuk menutup jalur transportasi darat dan laut.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muhammad Riza Fahlevi Kirani, Sabtu, 8 Maret 2020. Menurut politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini, hal itu harus dilakukan untuk mencegah masuknya orang luar dari daerah atau yang pernah ke daerah zona merah Covid-19 ke Aceh.
“Gara-gara bebas orang keluar masuk ke Aceh, jadi PDP dan ODP melonjak. Tentu pemerintah harus mengambil tindakan tegas, untuk meminimalisir angka PDP dan ODP,” katanya.
Fahlevi menambahkan, Pemerintah Aceh harus membahas hal tersebut dengan semua stakeholder membicarakan langkah-langkah pencegahan, karena pemerintah tidak mungkin mampu bekerja sendiri dalam menangani wabah virus corona. “Sekali lagi kami tegaskan Pemerintah Aceh harus segera melibatkan berbagai pihak untuk memutus mata rantai wabah Covid-19 ini,” tegasnya.
Selain itu tambah Falevi, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan juga harus melakukan tes massal Covid-19 massal untuk memudahkan pemetaan potensi penyebarannya, dan memisahkan warga yang sudah terjangkit dan yang belum terjangkit.
“Pastikan pemerintah punya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup untuk memastikan tes Covid-19 dan penanganan lanjutan bisa berjalan dengan efektif dan efesien,” lanjutnya.
Pemerintah Aceh juga perlu memberikan insentif bagi mereka yang melapor dengan sukarela untuk dikarantina, agar mereka tidak lagi risau memeikirkan nasib keluarga ketika mereka diisolasi.
“Kita tinggalkan carut marut politik, mari kita bahasa bersama dengan melibatkan berbagai stakeholder di berbagai level, untuk satu tujuan bersama yakni menyelamatkan rakyat Aceh dari musibah ini,” himbaunya.[Khairul]
