Kamis, Juli 25, 2024

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...
BerandaPemerintah Aceh Dinilai...

Pemerintah Aceh Dinilai Tidak Punya Konsep Dalam Penanganan Covid-19

YOGYAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah diminta untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronaviris Disease-2019 (Covid-19) di Aceh, karena tidak memiliki konsep dan skenario yang komprehensif.

Hal itu diungkapkan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN). Menurut KMPAN, Plt Gubernur Aceh Ketua Tim Gugus Tugas perlu memperjelas kedudukan dan tupoksi struktur tim gugus tugas tersebut.

“Harus ada garis jelas antara pengarah dan pelaksana yang jika diabaikan akan memicu in-efisiensi, kontraproduktif dan tumpang tindih. Mengabaikan hal tersebut, juga membuat surat keputusan ini tidak berkesesuaian dengan Keppres No 7 tahun 2020,” jelas Sekretaris Jenderal KMPAN, Fadhli Espece, Rabu, 15 April 2020.

Fadhli menambahkan, Plt Gubernur Aceh sebagai pengendali pelaksanaan tanggap Covid-19 juga seharusnya mempunyai skenario dan pola penanganan yang jelas. Skenario tersebut yang kemudian perlu dimanifestasikan dalam struktur dan tugas tim.

Namun, SK tersebut kata Fadhli justru menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak punya konsep dan skenario yang komprehensif dalam menangani Covid-19 di Aceh. Konsep yang jelas akan terlihat dari struktur dan pembagian tugas yang runut dan sistematis, dan ini belum terlihat dalam SK tersebut. Pembagian tugas didalamnya masih rancu dan ambigu.

“Salah satu poin rancu dan ambigu adalah, Forkompimda Plus dalam struktur tersebut menjadi wakil ketua dengan tugas mewakili gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas. Terkesan bahwa Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan banyak lagi unsur dalam Forkompimda Plus hanya menjadi bumper,” ungkapnya.

KMPAN juga melihat seharusnya Ketua DPRA yang mengomandoi pelaksanaan tugas pengawasan hanya menjadi sub-ordinat dalam struktur ini. Wali Nanggroe yang bisa memainkan peran lebih besar justru dikerdilkan dengan struktur tersebut.

“Salah satu poin menarik lainnya dalam SK ini adalah, tugas bagian humas atau juru bicara untuk melakukan agenda seting, tanpa penjelasan lebih lanjut. Semoga saja tugas tersebut tidak dalam kerangka mengontrol isi media dan meredusir transparansi serta meminimalisir kritikan konstruktif atas gagalnya pemerintah Aceh dalam tanggap Covid-19 ini,” pungkasnya.[rilis]

Baca juga: