BANDA ACEH – Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba, mengatakan listrik padam total di Aceh hari ini, Senin, 3 Februari 2020, menunjukkan bahwa Tanah Rencong masih ketergantungan dengan Sumatera Utara.
“Pertanyaan di publik, sejak lama Pemerintah Aceh, juga PLN Aceh terus menggembar-gemborkan kemandirian energi dengan pengembangan PLTA, PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, bahkan sampai sumber listrik dari tenaga gas yang berasal dari kotoran lembu. Namun, faktanya, sampai hari ini Aceh masih ketergantungan listrik dari Sumatera Utara. Jika program itu cuma untuk menjual sumber listrik yang dihasilkan keluar kemudian kita lagi-lagi menjadi konsumen yang 'netek' dengan Sumut, program pembangkit listrik yang menyedot uang tidak sedikit itu tak lebih dari omong kosong,” kata Hasbar melalui siaran persnya, Senin sore.
Hasbar menyebutkan, jika sumber pembangkit listrik yang ada di Aceh tidak dikelola untuk kepentingan Aceh secara menyeluruh dan hanya untuk dijual keluar oleh PLN “lebih baik proyek-proyek pembangkit listrik di Aceh dihentikan”.
“Kita punya potensi yang besar, tapi selama ini potensi itu tidak dikelola dengan baik untuk kepentingan Aceh sehingga lagi-lagi sumberdaya yang ada di Aceh tapi tidak dioptimalkan terlebih dahulu untuk kepentingan Aceh. Ini kan miris,” ujarnya.
Provinsi Aceh, lanjut Hasbar, sudah diberikan kewenangan besar melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) untuk mengelola listrik secara otonom. Di mana, manajemen pendistribusian dan pengadaan pembangkit energi listrik bisa dikontrol Pemerintah Aceh. “Apalagi, provinsi kita dikaruniakan Allah akan berbagai potensi listrik yang melimpah dari berbagai sumber. Tapi, sayangnya peluang dan potensi ini tidak dikelola dengan baik untuk kepentingan Aceh”.
“Jika kita lihat data Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, pada alam Aceh terdapat banyak potensi listrik seperti hydro power (tenaga air) dengan potensi daya yang tersedia di Jambuair sebesar 37,2 Mega Watt, Krueng Jambo Aye sebesar 181,8 Mega Watt, Krueng sebesar 171,6 Mega Watt, Jambuaye/Bidin sebesar 246 Mega Watt, Krueng Peureulak sebesar 34.8 Mega Watt, W. Tampur sebesar 428 Mega Watt, Krueng Peusangan 90 Mega Watt, Krueng Jambo Papeun 95,2 Mega Watt, Krueng Kluet sebesar 141 Mega Watt, Krueng Sibubung 121,1 Mega Watt, Krueng Teripa Tiga 172,6 Mega Watt, Krueng Teripa 306,4 Mega Watt, Krueng Meulaboh sebesar 82,1 Mega Watt, Krueng Pameu sebesar 160,6 Mega Watt, Krueng Woyla sebesar 274 Mega Watt, Krueng Dolok 32,2 Mega Watt, Krueng Teunom 288,2 Mega Watt”.
“Lalu, potensi listrik dari geothermal (panas bumi), total kapasitas potensi daya yang tersedia di Provinsi Aceh sebesar 1.115 MWe. Energi itu terletak di Sabang dengan potensi sebesar 125 MWe, Aceh Besar sebesar 228 MWe, Pidie sebesar 150 MWe, Bener Meriah sebesar 200 MWe, Aceh Tengah sebesar 220 MWe, Aceh Timur sebesar 25 MWe, Aceh Tamiang sebesar 25 MWe, dan Kabupaten Gayo Lues sebesar 142 MWe. Potensi energi listrik lain juga terdapat pada angin, tata surya (matahari) dan batubara, yang daya dihasilkan belum diproyeksikan”.
Menurut Hasbar, jika diakumulasikan potensi energi listrik dari terbarukan jenis air saja, daya yang akan dihasilkan mencapai 2862.8 Mega Watt. Belum lagi titik lainnya yang potensial tapi belum didata pemerintah. “Daya yang mampu dibangkitkan itu sudah melebihi beban puncak saat ini. Tidak hanya itu, potensi energi-energi listrik yang diciptakan Allah SWT melalui biogas (tumbuhan, hewan dan manusia),” imbuhnya.
Oleh karena itu, Hasbar meminta Pemerintah Aceh mengoptimalkan potensi-potensi ini. “Namun, perlu digarisbawahi, PLN jangan cuma bisa mengambil sumber energinya di Aceh lalu dijual keluar. Jadi, potensi-potensi yang ada di Aceh wajib digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Aceh, baru dijual keluar. Ini Aceh saja belum cukup tapi sumber energi listrik ini justru dijual keluar, ini aneh,” katanya.
Hasbar menambahkan, salah satu hal yang perlu diusut dan dipantau, apakah selama ini sumber listrik di Aceh masih dijual keluar atau ada kenakalan dalam pengelolaannya. “Jika persoalan listrik di Aceh terusan-terusan begini yang dirugikan masyarakat Aceh. Apa guna investasi di bidang energi jika masyarakat tak bisa menikmati,” tegasnya.
Hasbar menegaskan, jika tetap tidak bisa menangani dan mencari solusi terkait persoalan listrik di Aceh, “PLN hengkang saja dari Aceh. Aceh bentuk saja PLA agar sumber listrik di Aceh benar-benar dipergunakan untuk Aceh terlebih dahulu bukan untuk dijual keluar. Alihkan saja manajemen pengelolaan listrik di Aceh dari PLN ke PLA nantinya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, listrik padam total di Aceh, Senin, 3 Februari 2020, sejak pagi tadi. Penyebabnya, menurut pihak PT PLN wilayah Aceh, terjadi gangguan pada sistem transmisi 150 kV antara Binjai dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya kepada pelanggan setia kami yang terdampak penyalaan bergilir. Telah terjadi gangguan pada sistem transmisi 150 kV antara Binjai dan P.Brandan Pukul 09.38 WIB mengakibatkan terganggunya sebagian supply pasokan listrik untuk wilayah Aceh dan sebagian Sumatera Utara,” kata Manajer Komunikasi PLN UIW Aceh, T. Bahrul Halid, dikonfirmasi portalsatu com melalui pesan WhatsApp, Senin, sekitar pukul 12.10 WIB.
Bahrul menyatakan, “Sampai saat ini tim sedang berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dan sedang dilakukan proses pengaturan beban kelistrikan kembali”.[](*)
