Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaHeadlinePemerintah Anggarkan Rp...

Pemerintah Anggarkan Rp 50 Miliar Untuk Pengerukan Pelabuhan Lampulo

BANDA ACEH – Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tanggkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyepakati anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pengerukan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh.

Hal itu terungap dalam kehadiran Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Banda Aceh untuk meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Aceh, Senin, 15 Februari 2021.

Pendangkalan pelabuhan tersebut terjadi pada kolam tambat labuh, kedalaman yang idealnya 6 meter itu di beberapa bagian hanya 1 hingga 4 meter saja. Perlu dikeruk kembali untuk mencegah kandas kapal di atas 30 Gross Ton (GT).

Baca Juga: Hak Rakyat Aceh Untuk Memiliki wakil Gubernur

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid menjelaskan sudah sejak lama terjadi pendangkalan di Pantai Lampulo, sudah lama tidak dilakukan pengerukan. Bahkan TA Khalid mengungkapkan, dirinya dan Komisi IV sudah dua kali hadir ke lokasi tersebut, masih belum ada solusi.

“Untuk itu, kita sudah sepakat, Komisi IV dengan Dirjen Perikanan Tangkap pada tahun ini sudah bisa sepakat untuk dianggarkan pada anggaran tambahan tahun ini. Dimana kita sudah sepakat dengan anggaran senilai Rp50 miliar,” ungkap TA Khalid.

Politisi Gerindra ini berharap dengan kesepakatan ini Dinas Perikanan yang ada di Aceh  bisa melakukan Detail Engineering Design (DED) yang baik, agar anggaran yang diupayakan masuk dalam APBN-P bisa bermanfaat maksimal sesuai kebutuhan dalam memecahkan persoalan di Pelabuhan Lampulo.

Baca Juga: Beras dan Rokok Pengaruhi Angka Kemiskinan di Aceh

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi yang memimpin Tim Komisi IV dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Lampulo. Katanya, permasalahan pendangkalan itu sudah menjadi perhatian Komisi IV, pada tahun 2019 Komisi IV pernah juga datang ke Lampulo, namun hingga saat ini belum ada kepastian solusinya.

Dedi Mulyadi menambahkan, ia bersama tim datang untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan adanya pendangkalan, bisa dari hulu sungai, yakni turunnya sedimen pasir ataupun bebatuan sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan, kemudian faktor alam dimana terjadi pergeseran sedimen di bawah air laut akibat arus. Dari beberapa faktor tersebut diperlukan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengetahui sumbernya.

“Dalam hal ini Komisi IV akan memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang ada, di mana kita bicara dari hulu dulu sebelum nantinya harus ada pengerukan. Ada beberapa usulan mengemuka terkait ini, ada sejumlah alat yang berteknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pengerukan, sehingga meminimalisir pemborosan anggaran,” jelasnya.[]

Baca Juga: Tentara Jepang dan hantu-Hantu di Blang Bintang.

Baca juga: