Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaPemerintah Po Pantee...

Pemerintah Po Pantee Ale

Merujuk pernyataan Direktur IDeAS Munzami, Pemerintah Aceh (Bappeda) tak punya data dan pemetaan kemiskinan. Apabila ini benar tentu sungguh miris. Pasalnya, perang terhadap kemiskinan adalah tugas paling pokok bagi pemerintah. Itu yang selalu didengungkan rezim manapun yang pernah berkuasa.

Ironisnya lagi, Aceh disebut sebagai provinsi kedua termiskin di Sumatera. Jika menghitung rasio penduduk atau luas wilayah dengan jumlah anggaran maka Aceh boleh disebut provinsi terkaya. Aneh bukan, punya uang berlimpah tapi kemiskinan masih tinggi. Coba cari logika mana yang membenarkan hal ini.

Namun tentu hal ini tidak aneh di negeri ini. Sebab ternyata uang berlimpah itu salah kelola. Salah manfaat. Salah persepsi. Semua berangkat dari pola pikir para pemangku kepentingan. Pemimpin baik eksekutif dan legislatif merasa hak budgeting itu diartikan secara harfiah. Artinya, karena hak itu, mereka kemudian terindikasi sesuka hati mengatur pemanfaatan anggaran. Yang penting lolos secara aturan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bisa mengumpulkan rente. 

Pemimpin lupa bahwa hak budgeting itu datang atas suara rakyat yang memilih mereka. Lupa bahwa kekuasaan itu diberikan rakyat. Lupa bahwa mereka mendapat kursi jabatan untuk mengurus rakyat. Bukan mengurus kroni dan handai tolan mereka. Mereka sepertinya terlalu mabuk dengan racun rente yang diarahkan para birokrat busuk.

Pemerintah Aceh terkesan “Po pantee ale;  tapoh han saket ta carot han malee”. Bayangkan, selama empat tahun ini. Berbagai kritikan tidak mengubah sedikit pun pola pandang penguasa. Gubernur dan para “orang-orang di lingkarannya” terkesan mengurus pemerintah berdasarkan “kepentingan mereka”. Yang terjadi kemudian sikut sana sikut sini. Semua yang tak tunduk kepada “peuneutoh” mereka harus minggir. Ukuran benar atau salah hanya terletak bagaimana “suasana hati”.

Itu sebabnya, tata kelola Pemerintah Aceh masih jauh dari harapan publik. Penyelenggara pemerintah saat ini terindikasi mengabaikan amanah rakyat yang mereka emban. Padahal, jelas tidak satu pun anjuran agama atau hukum manapun membolehkan pemimpin mengutamakan keluarganya, kroninya. Apalagi mengutamakan agenda kekuasaan pribadi. Dan para pemimpin di Aceh saat ini tampaknya mempertontonkan semua itu tanpa malu-malu.

Sebagian besar masyarakat Aceh tentu tahu siapa yang paling berkuasa di Pemerintah Aceh saat ini: Gubernur! Lantas, keluarga dan kroninya ikut memanfaatkan peluang ini? Kita berharap pemimpin Aceh segera sadar. Renungkanlah, Abu Ja’la (Ma’qil) bin Jasar r.a., berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw., bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. (HR Bukhari, Muslim).[]

Baca juga: