Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaBerita Aceh UtaraPemkab Aceh Utara...

Pemkab Aceh Utara Minta BWS Sumatera-I Normalisasi Sungai Penyebab Banjir

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I melakukan normalisasi sungai di Aceh Utara yang selama ini sering meluap sehingga sejumlah kecamatan terendam banjir saban tahun. Normalisasi sungai-sungai besar di Aceh Utara seperti Krueng Pase, Krueng Keureutoe dan Krueng Peutoe perlu dilakukan untuk mencegah banjir di masa mendatang.

Asisten II Sekretaris Daerah Aceh Utara, Ir. Risawan Bentara, kepada wartawan, Ahad, 2 Januari 2022, mengatakan penanganan normalisasi sungai besar merupakan kewenangan BWS Sumatera-I. Namun, kata dia, pihaknya melihat BWS itu terkesan kurang peduli terhadap kondisi sungai-sungai di wilayah Aceh Utara.

“Mestinya pihak balai itu membuka mata, karena di Aceh Utara setiap tahun banjir. Kenapa jarang ada upaya-upaya untuk dilakukan normalisasi sungai. Kita sering mengajukan kepada pihak terkait untuk normalisasi sungai,” kata Risawan Bentara.

Risawan menyebut selama ini sebagian masyarakat Aceh Utara tidak memahami bahwa Pemkab terkendala dengan kewenangan normalisasi sungai. “Masyarakat menganggap ini wilayah kerja atau wewenang Bupati Aceh Utara untuk perbaikan tanggul. Jadi, yang kena hujat terus kepada pimpinan kami. Semestinya pihak provinsi membuka mata hati agar sungai penyebab banjir itu dinormalisasikan,” ujarnya.

Menurut Risawan, banjir di Aceh Utara sudah mengarah darurat bencana. Pihaknya akan membuat rapat khusus untuk memutuskan status darurat bencana banjir. Dia menyebut BPBD, SAR, dan Dinas Sosial sudah bekerja ekstra dalam penanganan terhadap warga terdampak banjir.

“Ke depan kita akan berkoordinasi dengan pihak provinsi mengenai bantuan. Tapi kalau bantuan dari pemerintah provinsi itu jika sudah ada surat atau status darurat bencana. Jika berbicara keterbatasan tentunya ada, yaitu ketersediaan rubber boat evakuasi masih kurang. Namun demikian, kita tetap bekerja keras yang dibantu pihak BPBD dan unsur lainnya,” tutur Risawan.[]

 

Baca juga: