BerandaBerita AcehPengadilan Tinggi Hukum Terdakwa Hariadi Delapan Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp16...

Pengadilan Tinggi Hukum Terdakwa Hariadi Delapan Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp16 Miliar

Populer

BANDA ACEH – Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membacakan Putusan Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2024/PT BNA pada 28 Maret 2024 atas nama terdakwa Hariadi terkait perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tahun 2016-2022.

Putusan tersebut dibacakan di Gedung Pengadilan Tinggi c/q Balai Tgk. Chik Di Tiro, Banda Aceh oleh Ketua Majelis Hakim, H. Makaroda Hafat, M.H., didampingi dua Hakim Anggota Dr. H. Supriadi, dan Dr. H. Taqwaddin.

Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang putusannya adalah menyatakan terdakwa Hariadi, S.K.M., M.K.M. (Direktur PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, red), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa adalah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bersama dengan Suaidi Yahya, mantan Wali Kota Lhokseumawe.

Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda Rp400 juta  dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama enam bulan.

Tidak hanya pidana penjara dan denda, terdakwa juga diganjar dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti senilai Rp16.868.190.124,00 (Rp16,8 miliar lebih), dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun.

Selanjutnya Majelis Hakim Tinggi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim Banding juga menetapkan barang bukti Nomor 472 sampai dengan 503 dirampas untuk negara dan dilelang serta hasilnya diperhitungkan sebagai uang pengganti. Barang bukti tersebut antara lain berupa beberapa unit rumah, ruko, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.

Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dinyatakan di atas telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya: Menyatakan terdakwa Hariadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair; Menyatakan terdakwa Hariadi, S.K.M., M.K.M., MoH., Bin Sabiluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun, serta denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Informasi itu diterima portalsatu.com dari Hakim Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. Taqwaddin. “Mengapa Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, silakan dibaca pertimbangan-pertimbangan Mejelis Hakim Banding pada Putusan Nomor 5/PIDSUS/TIPIKOR/2024/PT BNA,” ujar Taqwaddin.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Selasa, 5 Desember 2023, menuntut terdakwa Hariadi dihukum pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp800 juta subsider enam bulan kurungan.

Direktur PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe periode 2016-2023 itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp44,9 miliar (sesuai jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara itu).[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya