BerandaPenggelap Pajak Divonis 2,3 Tahun dan Denda Rp3 Miliar

Penggelap Pajak Divonis 2,3 Tahun dan Denda Rp3 Miliar

Populer

BANDA ACEH –  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Kamis, 10 Maret 2016, menjatuhkan vonis hukuman 2,3 tahun (dua tahun tiga bulan) penjara dikurangi masa tahanan terhadap penggelap pajak berinisial MA. Selain itu, hakim juga menghukum MA membayar denda Rp3 miliar subsider enam bulan kurungan atas perkara tindak pidana perpajakan itu.

Berdasarkan siaran pers diterima portalsatu.com dari pihak Kanwil DJP Aceh, dalam pembacaan putusan tersebut Majelis Hakim menjelaskan, semua unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti. MA selaku direktur PT GMP dituntut JPU pidana penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp3 miliar subsider setahun kurungan, karena melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c juncto pasal 39 ayat (1) huruf d juncto pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUU Nomor 16 Tahun 2009.

Majelis Hakim menjelaskan, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam hal penerimaan negara, di mana atas perbuatannya mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Rp1,08 miliar. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan, serta belum pernah dihukum.

Kanwil DJP Aceh menilai vonis yang dijatuhkan cukup bagus karena telah memenuhi 2/3 dari tuntutan JPU. Ketua Majelis berpendapat vonis tersebut sudah adil baik untuk terdakwa maupun negara.

Putusan PN Meulaboh ini merupakan kelanjutan dari penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Aceh yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 8 Desember 2015 lalu.

Disebutkan, modus operandi  tindak pidana yang dilakukan oleh MA selaku direktur utama PT GMP, melakukan pemungutan PPN dari PT ASN dan PT PBS. Namun atas PPN yang telah dipungut tersebut, tidak disetor ke kas negara juga tidak dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa pajak Januari 2011 sampai Desember 2013, sehingga SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke KPP Pratama Meulaboh menjadi tidak benar isinya. Selain itu MA juga tidak melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2014.

Dikutip dari siaran pers itu, Kepala Kanwil DJP Aceh Aim Nursalim Saleh mengatakan, putusan ini juga merupakan buah kerja sama yang baik antara Kanwil DJP Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh sebagai bentuk implementasi MoU Kemenkeu RI dengan Kejaksaan RI dan MoU Kemenkeu RI dengan Polri. Disebutkan, Kanwil DJP Aceh akan terus melakukan upaya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap WajibPajak yang “bandel”. Terlebih di tahun 2016 ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencanangkan sebagai “Tahun Penegakan Hukum”.

Aim minta masyarakat melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Kring Pajak 1500200, apabila menemukan adanya praktik korupsi, gratifikasi, atau tindakan yang diduga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

DJP mengimbauWajib Pajak menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. “Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat segera menghubungi atau datang ke KPP/KP2KP terdekat”.[] (rel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya