BANDA ACEH – Massa pengusaha berunjuk rasa di halaman Gedung DPR Aceh menuntut dibatalkan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, Selasa, 23 Oktober 2018.
Para pengusaha dengan berbagai latar belakang usaha itu meminta DPRA menyurati Kadin pusat agar menunjuk caretaker Ketua Kadin Aceh menggantikan Firmandez yang sudah tiga periode memimpin organisasi pengusaha tersebut.
“Kami menolak Musyawarah Provinsi Kadin yang akan digelar 15 November 2018. Kami mendesak Kadin pusat membatalkan agenda musyawarah provinsi tersebut,” kata Ketua Komite Penyelamatan Kadin Aceh, M. Iqbal.
Iqbal menyebutkan, rapat pleno penetapan musyawarah provinsi tidak melibatkan seluruh pengurus Kadin Aceh. Rapat tersebut hanya melibatkan kerabat Ketua Kadin Aceh, Firmandez.
“Dari 60 pengurus Kadin Aceh, 15 di antaranya merupakan kerabat famili ketua Kadin sekarang. Mereka inilah yang akan menggelar musyawarah provinsi,” kata Iqbal yang juga Wakil Ketua Kadin Aceh Bidang Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2013-2018.
Menurut Iqbal, Firmandez sudah menjabat tiga periode sebagai Ketua Kadin Aceh. Selama tiga periode tersebut, kata dia, periode ketiga kepengurusan dinilai gagal, karena tidak mampu menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
“Seharusnya juga berdasarkan undang-undang Kadin, yang bersangkutan tidak boleh menjabat ketua tiga periode, tetapi hanya dua periode. Kami tidak tahu mengapa yang bersangkutan bisa menjabat tiga periode. Keputusan ada di Kadin pusat,” kata Iqbal.
Iqbal mengaku ikut memperjuangkan Firmandez sebagai Ketua Kadin Aceh pada periode pertama. Begitu juga pada periode ketiga, ikut menjadi pengurus, walau seharusnya yang bersangkutan tidak boleh lagi menjabat.
“Oleh karena itu, kami mendesak Kadin pusat membatalkan agenda Musyawarah Provinsi Kadin Aceh serta menunjuk caretaker ketua hingga terpilihnya ketua baru,” ujar Iqbal.
Reporter: M.Haris Setiady Agus.[]Sumber: antaranews.com
