SIGLI – Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Pidie meminta Pj. Bupati Pidie mengevaluasi Dinas Pendidikan (Disdik). Hal ini disampaikan Pergunu menyikapi polemik terkait seminar berbayar untuk guru sertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pidie.

“Kami meminta Pj. Bupati turun tangan dan sesegera mungkin mengevaluasi. Selama ini Dinas Pendidikan sudah banyak menimbulkan polemik di antara guru, mulai dari persoalan honor guru kontrak, P3K, dan hari ini persoalan seminar guru sertifikasi yang dipatok Rp300 ribu perguru,” kata Ketua Pergunu Kabupaten Pidie, Syarifuddin, M.Ag., melalui rilis diterima portalsatu.com, Sabtu, 4 Februari 2023.

Lihat pula: Namanya Diseret pada Pelatihan Guru Berbayar, Ini Tanggapan Kabid GTP Disdik Pidie

Pergunu menilai Kepala Dinas Pendidikan Pidie gagal menjalankan tupoksinya, sehingga sering menimbulkan polemik yang menyebabkan dunia pendidikan terganggu.

“Hari ini kembali terjadi, guru-guru sertifikasi dipatok untuk membayar Rp300.000, dengan dalih ikut seminar untuk pengembangan kompetensi guru. Namun ketika dikonfirmasi mereka (pihak terkait) saling bantah, lepas tangan dan mereka merasa tidak terlibat dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Ini sesuatu yang sangat memalukan, dan mencoreng etika dan nilai-nilai pendidikan,” ujar Ketua Pergunu Pidie.

Menurut dia, sangat tidak logis dan susah diterima akal sehat, jadwal kegiatan belum ada, tempatnya di mana, tiba-tiba guru sertifikasi harus menyetorkan Rp300.000. “Ini bagaimana hitung hitungan kebutuhan anggarannya sehingga keluar 300.000 perguru,” tanya Syarifuddin.

“Bayangkan saja berapa jumlah guru sertifikasi di Pidie. Jika diwajibkan ikut, sangat besar dana terkumpul. Kami menilai ini pemufakatan yang terorganisir,” tambah Syarifuddin.

Baca juga: Terkait Dugaan Kutipan Dana Pelatihan Guru, Lembaga Pelaksana Angkat Bicara

Jika tidak ada tindakan dan terjadi pembiaran, lanjut Syarifuddin, tentunya akan menganggu dunia pendidikan. Bicara masa depan Pidie, maka leading sektornya adalah Dinas Pendidikan. Di sana konsep pendidikan harus dibangun secara rapi dengan segala aspeknya untuk melahirkan generasi masa depan yang siap mengabdi untuk kemajuan Pidie.

“Sangat menyedihkan, ketika Dinas Pendidikan hanya mengurus hal yang bernilai rupiah,” kritik mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pidie ini.

Pihaknya juga meminta DPRK Pidie untuk menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan dan merespons persoalan ini. Karena dalam pesan berantai WA diterima para guru, pihak DPRK disebut-sebut sebagai salah satu pemateri dalam seminar yang rencananya dilaksanakan 6 Februari 2023.[](Zamahsari)