LHOKSUKON – Kepala Ombusdman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin menyampaikan sejumlah hal kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib terkait akan dilaksanakannya penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Persoalan kelayakan armada pemadam kebakaran (Damkar) ikut jadi pembahasan.
Hal itu disampaikan Taqwaddin dalam pertemua dengan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib di Pendopo Bupati Aceh Utara pada Kamis siang, 29 April 2021. Pertemuan itu juga dihadiri Sekda Murthala, Asisten I dan Asisten III serta Tim Asistensi Pemkab Aceh Utara.
Kedatangan Taqwaddin beserta jajarannya kali ini untuk menyampaikan beberapa saran kepada orang nomor satu di Aceh Utara, yaitu terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan ke pihaknya.
“Ada beberapa permasalahan terkait pelayanan publik yang perlu kami sampaikan langsung kepada bapak bupati,” kata Taqwaddin dalam rilis Ombusdman yang dikirim ke media, Jumat, 30 April 2021.
Yang pertama, sebut Taqwaddin, pada bulan Juni 2021 ini kami akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik untuk Pemda Aceh Utara khususnya dan seluruh Aceh pada umumnya.
“Oleh karena itu, kami berharap agar Aceh Utara mempersiapkan diri. Sebelum penilaian, kita akan melaksanakan bimtek. Dan kita berharap agar diutuskan orang yang tepat,” lanjut Taqwaddin yang didampingi oleh Rudi Ismawan dan Ilyas Isti selaku Asisten Ombudsman Perwakilan Aceh.
Selanjutnya Taqwaddin menyampaikan temuan hasil investigasi timnya terhadap pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) yang dinilai tidak layak dan kurang memadai. Padahal damkar merupakan pelayanan yang sangat penting kepada masyarakat.
Kemudian Kepala Ombudsman Aceh tersebut juga menyampaikan permasalahan tapal batas antara Kecamatan Tanah Luas dan Paya Bakong yang berefek pada lemahnya pelayanan publik, dan kegaduhan ini berpotensi menimbulkan gesekan antar warga di kedua kecamatan tersebut. “Kami sarankan agar masalah ini segera diselesaikan secara cepat, tepat, dan bijaksana sebelum terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan,” ujar Taqwaddin.
Selain itu, Kepala Ombudsman Aceh juga menyampaikan banyaknya pengaduan warga masyarakat kepada Ombudsman Aceh terkait kinerja aparatur desa yang kurang transparan dalam pengelolaan dana desa.
“Banyaknya keluhan terkait rendahnya transparansi penggunaan anggaran desa bisa melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Mohon ini mendapat atensi Bupati. Kami sarankan agar Bupati terbitkan instruksi kepada semua pemerintah desa dan instansi terkait lainnya tentang wajib transparansi penggunaan dana desa serta sanksi hukumnya,” ujar Taqwaddin.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib mengetakan akan menugaskan tim yang berkompeten untuk mengikuti Bimtek dari Ombudsman. Sehingga harapan nantinya, Aceh Utara akan mendapatkan zona hijau untuk kategori standar pelayanan publik.
“Untuk ini, saya nanti akan menugaskan tim yang tepat. Kita juga mengakui bahwa selama ini banyak kelemahan dan keluhan dari warga terkait buruknya pelayanan dibeberapa dinas,” ujarnya.
Terkait dengan Damkar, pria yang sering disapa Cek Mad mengakui bahwa armada pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas sangat kekurangan. Saat ini Aceh Utara sedang mengupayakan penambahan armada, dan untuk mensiasatinya sekarang, pihaknya bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk wilayah timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk wilayah barat dalam rangka membantu masyarakat jika terjadi kebakaran.
“Kami juga berharap, dengan turunnya tim dari Ombudsman dapat membantu kami untuk meningkatkan lobi ke Pemerintah Pusat terkait penambahan armada pemadam kebakaran,” pinta Cek Mad.
Sementara itu terkait tapal batas antara Kecamatan Tanah Luas dan Paya Bakong, menurutnya, Pemkab Aceh Utara sudah bekerja sesuai prosedur. Mereka berpedoman pada peta topdam dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar, dan saat ini masalah tersebut juga sedang disengketakan di pengadilan.
Pemab Aceh Utara juga sudah mencoba mempertemukan kedua belah pihak, namun tidak ada penyelesaian. Sehingga mengambil sikap dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup).
“Seperti kita ketahui, di lokasi sengketa ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dibangun. Jika ini berlarut-larut maka akan berdampak pada lambannya capaian progres pembangunan proyek tersebut,” tambahnya lagi.
Mengenai permasalahan desa, Bupati Aceh Utara ini mengatakan sudah ada Perbup yang dibuat untuk mengatur hal tersebut. “Kami berharap agar aparatur dapat menjalankan aturan yang telah kita keluarkan,” imbuh Cek Mad.
Namun demikian, Muhammad Thaib selaku Bupati Aceh Utara menyampaikan kepada Kepala Ombudsman bahwa akan menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan.
“Nanti akan kami tindaklanjuti saran dan masukan dari pihak Ombudsman, semisal membuat Instruksi Bupati terkait peningkatan standar layanan dan kontrol dana desa supaya tepat sasaran,” ungkap Cek Mad.
Pertemuan kedua pejabat tersebut berlangsung hangat, yang mana keduanya berkomitmen membangun tata kelola dan tata pemerintahan yang baik demi pelayanan prima kepada masyarakat.[]
