ACEH UTARA – Pertamina berjanji akan mengevaluasi pendistribusian solar bersubsidi yang selama ini dikabarkan terjadi kelangkaan baik untuk nelayan maupun kendaraan umum, khususnya di wilayah Aceh Utara.
“Untuk tindak lanjut ke depan terkait distribusi itu kita akan mengevaluasi. Kemudian eksekusi di lembaga penyalur, artinya di lembaga penyalur konsumen isu apa sehingga ada antrean seperti itu. Tapi saya rasa kalau ada antrean berarti Bahan Bakar Minyak (BBM) masih ada atau tersedia. Akan tetapi, ada juga SPBU yang diberikan sanksi, untuk wilayah Aceh pada tahun ini ada 30 lebih kalau tidak salah, dan sanksinya macam-macamlah,” ujar Zulfirman, Sales Branch Manager Pertamina Wilayah III Aceh, kepada wartawan usai pertemuan di Gedung DPRK Aceh Utara, Rabu, 23 Oktober 2019.
Selain itu, menyangkut saran dari anggota DPRK agar dibuka pangkalan LPG 3 Kg dikelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Zulfirman mempertanyakan apakah SDM dari BUMG sudah mampu. “Sebenarnya LPG 3 Kg itu ada, cuma yang dipermasalahkan ini subsidi. Kalau LPG nonsubsidi itu selalu ada dan tidak terbatas”.
“Kalau masalah LPG 3 Kg itu memang ada regulasi yang mengikat, karena satu pangkalan itu tiga sampai lima laporan setiap bulan. Artinya, SDM yang dimiliki itu tidak sembarangan. Untuk laporan dimaksudkan itu misalkan pembelinya berapa, apakah dia memang pengguna, realisasi, pemakaian dan sebagainya,” kata Zulfirman.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRK Aceh Utara, Anzir mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan Pertamina menambah kuota solar dan gas elpiji (LPG) tabung 3 kg. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak berwenang termasuk aparat penegak hukum, sehingga kelangkaan seperti itu tidak terulang lagi.
“Kita terus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat supaya hal serupa tidak terulang kembali. Karena ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, maka kami menyikapi agar pemerintah juga tidak main-main terhadap kebutuhan solar maupun gas LPG 3 Kg yang ada di Aceh Utara,” kata Anzir kepada wartawan usai pertemuan itu, Rabu siang.
Menurut Anzir, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Utara untuk membicarakan hal tersebut, termasuk dinas terkait seperti Disperindagkop dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan.
Anggota DPRK lainnya, Tgk. Nazaruddin menyebutkan, pihaknya meminta Pertamina dan pemerintah memperketat pengawasan distribusi solar di wilayah Aceh Utara. Pasalnya, hampir setiap tahun terjadi kelangkaan. “Kalau sebelumnya sempat terjadi kelangkaan premium, sekarang solar”.
“Kita (dewan) juga perlu mengetahui berapa kuota subsidi yang diberikan oleh Pertamina untuk wilayah Aceh Utara. Intinya, paling penting bagaimana pemerintah dan Pertamina itu bisa terjun ke lapangan untuk memperketat pengawasan. Jadi, sebenarnya harus berkolaborasi untuk melihat kebutuhan masyarakat secara riil,” ujar Tgk. Nazaruddin.
Selain itu, menurut Tgk. Nazar, harus dilakukan pengawasan distribusi atau penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai terjadi kelangkaan sehingga mempersulit masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait untuk mengetahui keberadaan pangkalan dan kuota yang ada, karena itu merupakan tupoksi dari pemerintah daerah.
“Kita juga menyampaikan kepada pihak Pertamina bagaimana nantinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh Utara itu bisa difungsikan juga sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg. Ini salah satu caranya untuk mendekatkan pangkalan dengan masyarakat, artinya jangan sampai pangkalan di suatu titik dan kemudian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan satu tabung gas tersebut,” ujar Tgk. Nazar.
Ia menambahkan, dengan adanya pangkalan dimaksud yang dimanfaatkan BMUG, sehingga menjadi salah satu solusi untuk memperdekat distribusi LPG 3 Kg kepada masyarakat. Kata dia, ini akan dibicarakan juga dengan pemerintah dan BPH Migas.(Baca: Ini Kata DPRK Aceh Utara Usai Pertemuan Dengan Pertamina Soal Kelangkaan Solar)[]
