BANDA ACEH – Banyak hal unik berlangsung dalam debat kandidat Gubernur Aceh yang berlangsung di Hotel Hermes Pallace, Banda Aceh, Kamis, 22 Desember 2016 malam. Salah satunya adalah ketika moderator memberikan kesempatan pasangan calon nomor lima Muzakir Manaf untuk bertanya kepada Zaini Abdullah.
Seperti diketahui, pada periode sebelumnya, Muzakir Manaf merupakan wakil Zaini dalam menjalankan pemerintahan di Aceh. Dalam perjalanan pemerintahannya, hubungan pasangan yang diusung Partai Aceh ini retak.
Hal inilah yang kemudian ditanyakan Muzakir Manaf kepada Doto Zaini, “bagaimana cara Anda menyampaikan poin-poin MoU Helsinki dan turunan UUPA yang belum selesai, sedangkan anda tidak bisa membuat kekompakan dengan DPRA, dengan Wakil Gubernur, dengan partai anda terdahulu, bahkan dengan kepala dinas yang sering Anda gonta ganti.”
Pertanyaan ini tentu saja mengundang tepuk tangan para hadirin di debat kandidat tersebut.
Menjawab hal ini, Zaini menekankan bahwa perdamaian di Helsinki tersebut berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. “Itu poin paling penting.”
Dia juga mengaku adanya poin-poin yang tidak sejalan atau seirama dengan DPRA. Hal ini termasuk adanya kejanggalan-kejanggalan dalam program yang disusun DPRA.
“Kita harus bersinkronisasi saat itu,” katanya.
Sementara untuk keretakan hubungan antara dirinya selaku Gubernur Aceh dengan Wakil Gubernur, Zaini menyebutkan dirinya bekerja sendiri selama satu tahun.
“Jadi alhasil saudara menuntut saya tidak memberikan jabatan, itu salah besar. Karena saya tugas sebagai gubernur, dan anda wakil gubernur. Saudara bukan sopir saya, jadi saudara adalah wakil gubernur. Sementara menyangkut bendera (bendera Aceh atau Bulan Bintang-red), misalnya, ada yang gila-gila. Menaikkan bendera di Arab Saudi, kan gila itu,” kata Zaini.[]
