LHOKSEUMAWE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe melakukan pertemuan bersama warga Dusun C Delima dan Dusun D Keude Baroh, Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, terkait keluhan kebisingan serta getaran dari suara mesin PLTMG Arun-2 PLN UIK SBU Sumbagut. Pertemuan itu difasilitasi Sekda Lhokseumawe, T. Adnan, di Opp Room Lantai Tiga Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Rabu, 21 April 2021, siang.
Turut hadir Site Manager PT Sumberdaya Sewatama, Sarwono, Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Mukhtar Juned, Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf, Kepala DLH Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, dan pihak Muspika Muara Satu.
Tuha Peut Gampong Meuria Paloh, Muhammad MY, mengatakan ratusan rumah warga rusak di dua dusun itu akibat getaran mesin PLTMG. “Karena di Dusun C Delima jumlah warga sebanyak 368 KK dan Dusun D Keude Baroh sekitar 162 KK. Sekitar 78 persen terjadi kerusakan rumah akibat getaran mesin tersebut. Fisik rumah mengalami retak-retak sebagian, ada juga bagian atap rumah yang bergeser,” kata Muhammad kepada para wartawan usai pertemuan itu.
Muhammad menyebut pihaknya sudah menyerahkan dokumen berisi data tentang kerusakan itu kepada DLH, PLN dan PT Sumberdaya Sewatama selaku pengelola PLTMG Arun-2. “Kita berharap segera ada penanganan serius dari pihak terkait untuk memberikan kenyamanan bagi warga, dengan keberadaan PLTMG di wilayah ini,” ucapnya.
Sekda Lhokseumawe, T. Adnan, mengatakan pertemuan ini dilakukan secara kekeluargaan dan semua tuntutan atau keluhan masyarakat ditampung dengan baik. “Jadi, kesimpulannya nanti pihak DLH akan mengeluarkan satu rekomendasi untuk bidang teknisnya terkait masalah kebisingan tersebut. Ada juga masalah yang sebagian mungkin rumah warga retak yang meminta ganti rugi, itu juga menjadi catatan dari Pemkot Lhokseumawe untuk merekomendasikan kepada pihak PLN,” kata Adnan.
“Nantinya PLN akan mengganti rugi melalui dana CSR-nya, yang akan dikompensasikan kembali. Kita juga sudah menyampaikan kepada pihak PLN kalau bisa masalah yang paling urgen ini agar cepat ditangani, jangan menunggu sampai tahun 2022,” tambah Sekda Lhokseumawe.
Menurut Adnan, pada pengujung pertemuan itu juga diserahkan hasil kajian tingkat kebisingan yang dilakukan pihak supervisor kepada Pemkot Lhokseumawe. “Nanti juga akan disampaikan rekomendasi dari DLH apakah itu bahaya atau tidak. Tapi yang jelas keluhan warga saat ini harus cepat ditangani oleh pihak PLN atau perusahaan terkait,” tegasnya.
Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN UIW Aceh, Mukhtar Juned, mengatakan pihaknya masih menunggu kesimpulan dari DLH Lhokseumawe. PLN belum bisa mengambil keputusan sebelum ada rekomendasi DLH. “Mungkin selama ini banyak miskomunikasi mengenai ini dan akan diperbaiki ke depan,” ucapnya.
Mengenai keluhan warga bahwa rumahnya mengalami keretakan akibat getaran mesin PLTMG itu, Mukhtar Juned mengatakan perlu pengecekan ulang dan kajian lebih lanjut.
“Terkait CSR, PLTMG Arun-2 ini baru baroperasi. Jadi, CSR itu tergantung dari keuntungan pertahunnya. Untuk sementara ini kan belum sampai setahun beroperasi. Namun demikian, itu sudah menjadi catatan kita untuk memasukkan kegiatan di desa tersebut,” tutur Mukhtar Juned.[]
