ACEH UTARA – Ribuan petani tersebar di delapan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe sudah hampir empat tahun hanya bisa menjerit (berkeluh kesah). Pasalnya, proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase (Pasai) hingga kini belum selesai, sehingga para petani tidak dapat menggarap sawah.
Merespons kondisi miris itu, Gerakan Pemuda Berusahatani (Gepeubut) Aceh mendesak pemerintah dan rekanan segera menuntaskan pekerjaan proyek bersumber dari APBN tersebut. Sebab, ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada sistem irigasi tersebut semakin terpuruk akibat lambannya penyelesaian proyek ini. Jangan sampai bertambah lama lagi masyarakat petani kehilangan sumber penghidupan.
Untuk diketahui, Rehabilitasi D.I. Krueng Pasai telah berjalan sejak tahun 2021. Mulanya, sesuai hasil tender, proyek berada di perbatasan Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia dan Desa Maddi, Kecamatan Nibong, Aceh Utara itu dikerjakan PT Rudi Jaya dengan nilai kontrak Rp44,8 miliar dari APBN. Namun, perusahaan asal Sidoarjo, Jawa Timur, itu gagal menuntaskan pekerjaan selama masa kontrak sejak Oktober 2021 sampai 30 Desember 2022.
Hasil tender ulang rehabilitasi bendung irigasi tersebut dimenangkan PT Casanova Makmur Perkasa, beralamat di Banda Aceh, dengan nilai penawaran Rp22,8 miliar pada Maret 2024. Kini proyek itu masih dalam masa pengerjaan dan ditargetkan baru selesai pada akhir tahun 2024.
Bendung D.I. Krueng Pasai dirancang untuk mengairi lahan sawah ribuan hektare yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia, Nibong, Matangkuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Samudera, Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, serta Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.
Namun, keterlambatan penyelesaian proyek ini menyebabkan penurunan produktivitas yang signifikan, banyak petani gagal panen akibat pasokan air ke sawah tidak memadai.
Dampak dari itu 8.922 hektare areal sawah tidak bisa digarap selama empat tahun terakhir, sehingga petani kehilangan pendapatan mencapai triliunan rupiah.
“Kami telah menunggu terlalu lama. Kami memohon kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan pembangunan irigasi ini. Jika terus dibiarkan, kita tidak tahu bagaimana petani bisa bertahan,” kata Zulfikar Mulieng, Ketua Gepeubut Aceh, Senin, 26 Agustus 2024.
Keterlambatan proyek ini tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga memengaruhi ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada hasil pertanian. Dampak lanjutan dari keterlambatan ini juga dapat memengaruhi stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan di daerah tersebut. “Ini sudah sangat terasa sekarang bagi petani dan masyarakat di sembilan kecamatan tersebut,” ungkap Zulfikar.
Pemerintah dan kontraktor yang terlibat dalam proyek ini diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian pembangunan irigasi. Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek ini selesai tepat waktu sehingga masyarakat petani tidak lagi dirugikan.
“Kami mendesak agar perhatian serius diberikan pada situasi ini dan agar solusi segera ditemukan demi kesejahteraan ribuan petani yang sangat membutuhkan infrastruktur tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka,” ujar Zulfikar.
Zulfikar berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup petani di sembilan kecamatan tersebut.[](nsy)
