Jumat, Juli 19, 2024

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...
BerandaPilkada di Aceh...

Pilkada di Aceh Selatan Dituding Cacat Hukum, Apa Komentar KIP?

TAPAKTUAN – Komisioner KIP Aceh Selatan enggan buka suara terkait tudingan dugaan penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur di kabupaten itu pada 15 Februari lalu cacat hukum, tidak transparan dan tidak berkeadilan.

Portalsatu.com yang berusaha mengonfirmasi hal itu sejak Kamis malam hingga pagi tadi tak memperoleh penjelasan rinci.

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi yang dimintai tanggapannya terkait tudingan tim pemenangan Muzakir Manaf – TA Khalid tersebut, dengan tegas membantahnya. Dia mengaku pihaknya telah menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh 15 Februari 2017 lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sayangnya, Saiful menolak memberikan penjelasan dan keterangan secara lebih terperinci dengan alasan terkait hal itu bukan domain tugasnya melainkan domain-nya Ketua Divisi Teknis KIP Aceh Selatan, Edi Saputra.

“Tidak boleh saya yang memberikan tanggapannya sebab terkait hal itu domainnya ketua divisi teknis. Hubungi saja dia kalau tidak hubungi saja Ketua KIP Aceh Selatan,” kata Saiful singkat, Jumat, 24 Februari 2017.

Portalsatu.com berusaha mengontak Ketua KIP Aceh Selatan Khairunis Absyir, dan Ketua Divisi Teknis Edi Saputra. Namun keduanya tidak menjawab telepon.

Informasi yang didapat, pagi tadi seluruh Komisioner KIP Aceh Selatan telah berangkat ke Banda Aceh untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi.

Sebelumnya, tudingan pihak KIP Aceh Selatan menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku tersebut, di lontarkan oleh Koordinator saksi Muzakir Manaf – TA Khalid Kabupaten Aceh Selatan, Zulfata dalam konfrensi pers dengan sejumlah wartawan di kantin Kantor DPRK Aceh Selatan, Kamis (23/2) sore.

Didampingi puluhan tim pemenangan paslon nomor 5 lainnya, Zulfata menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada oleh pihak KIP dinilai cacat hukum karena pihak KIP Aceh Selatan dituding tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

“Mulai dari pihak KPPS, PPS, PPK hingga KIP Aceh Selatan telah menyelenggarakan Pilkada 2017 secara cacat hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Qanun Nomor 12 tahun 2016. Hal itu terjadi karena pihak penyelenggara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) serta membatasi hak pilih masyarakat yang memiliki KTP, sementara hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016,” tegas Zulfata. (Baca: Dinilai Cacat Hukum, Tim Muzakir Manaf–TA Khalid Aceh Selatan Tolak Hasil Pilkada).[]

Baca juga: