Minggu, Juni 23, 2024

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...

Kapolsek Baru Bongkar Sabu...

LHOKSEUMAWE - Kapolsek Dewantara Ipda Fadhulillah bersama anggotanya berhasil menangkap pemuda berinisial MM...

Pilkada Subulussalam: Resmi Daftar...

SUBULUSSALAM - Bakal Calon Wali Kota Subulussalam, Fajri Munthe menyerahkan berkas pendaftaran sebagai...
BerandaBerita Aceh UtaraPj Bupati Aceh...

Pj Bupati Aceh Utara Sampaikan LKPJ 2022 kepada DPRK

LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan LKPJ Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2022, di gedung dewan, Rabu, 29 Maret 2023.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPRK Hendra Yuliansyah didampingi Ketua DPRK Arafat Ali, Wakil Ketua II DPRK Khairuddin dan Wakil Ketua III DPRK Misbahul Munir, dihadiri Pj. Bupati Aceh Utara Azwardi, Sekda A. Murtala, para Kepala SKPK, Camat dan tamu undangan lainnya.

Pj. Bupati Azwardi dalam sambutannya mengatakan dengan terselenggaranya rapat paripurna ini sebagai salah satu kewajiban daerah baik eksekutif dan legislatif untuk penyampaian LKPJ tepat waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara,” ucap Azwardi.

Menurut Azwardi, penyampaian LKPJ Bupati Aceh Utara pada hari ini (29 Maret 2023) akan menjadi catatan positif bagi Pemerintah pusat karena ketepatan waktu penyampaian dan sekaligus akan menjadi nilai plus dalam pencapaian MCP Kabupaten Aceh Utara tahun 2023.

Sesuai ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan, penyampaian LKPJ Bupati Aceh Utara ini yang telah dilaksanakan melalui rapat paripurna harus menghasilkan output sebagai bagian dari evaluasi dan pembinaan daerah oleh Pemerintah pusat.

Dalam pasal 19 Permendagri tersebut juga ditegaskan bahwa pembahasan LKPJ Kepala Daerah oleh DPRD dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak LKPJ diterima. Oleh karena itu, apabila rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Aceh Utara telah dilakukan hari ini, maka Azwardi berharap pimpinan DPRK Aceh Utara berkenan untuk mengirimkan rekomendasi hasil pembahasan LKPJ kepada pihaknya paling lambat 29 April 2023.

Pelaporan dokumen pendukung terkait penyampaian LKPJ dan hasil rekomendasi DPRK akan dilakukan secara online kepada Kementerian Dalam Negeri, sehingga akan menjadi penilaian tersendiri bagi Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan bagi daerah khususnya Kabupaten Aceh Utara.

Azwardi menjelaskan LKPJ Bupati Aceh Utara yang telah disampaikan tersebut memuat Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Utara. Termasuk capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan serta pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah pusat dan provinsi.

“Rekomendasi DPRK hasil pembahasan tahun sebelumnya juga sudah kami cantumkan sebagai bagian dari outline LKPJ BUpati Aceh Utara,” pungkas Azwardi.[](adv)

Baca juga: