Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaBerita BireuenQanun Disahkan 2017,...

Qanun Disahkan 2017, Hutan Adat Mukim di Bireuen Belum Ditetapkan

BIREUEN – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Suhaimi Hamid, menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak serius dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat tani dengan pemilik perusahaan. Di antaranya, kasus di Krueng Simpoe, Juli, dan Peudada.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Suhaimi Hamid fokus berbicara tentang persoalan pertanahan dan hutan.

“Pada RDPU (Rapat Dengar Pandangan Umum) revisi UUPA, saya fokus pada sengketa lahan, konflik agraria dan hutan. Salah satunya hutan adat,” kata Suhaimi Hamid akrab disapa Abu Suhai ditemui portalsatu.com di Bireuen, Senin, 27 Maret 2023.

Abu Suhai menawarkan beberapa hal terkait pengelolaan hutan di Aceh. Salah satunya perihal karbon. Hari ini orang-orang berbicara karbon lebih ke bagaimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh mengeluarkan semacam emisi, dan emisi itulah yang harus dibayar kepada lingkungan sekitar.

Namun, Abu Suhai mengusulkan jauh lebih besar. Artinya, bagaimana karbon yang ada di sektor kehutanan dikelola dengan benar, supaya Pemerintah Aceh tidak perlu repot-repot membuka kawasan hutan untuk dijadikan HGU (Hak Guna Usaha).

“Lebih baik memelihara hutan tetap asri, tetap lestari, nanti itu bisa diklik ke Pemerintah pusat bahwa kita telah menjaga hutan seluas ini, misalnya. Itu kita bisa dapatkan kompensasi terhadap karbon. Bila tidak salah, pemerintah daerah mendapat 20%, untuk pemerintah pusat 20%, sementara 60% lagi untuk pengelola,” ujar Abu Suhai.

Abu Suhai mengaku baru mendapatkan informasi bahwa Pemerintah pusat telah menetapkan kompensasi karbon. Hal itulah yang ia usulkan pada RDPU draf revisi UUPA. “Jadi, bila kita bicara tentang hutan adat di Bireuen, justru itu tinggal diimplementasi,” ucapnya.

“Hari ini kita hanya sibuk merevisi qanun, merevisi aturan. Sementara aturan yang sudah ada tidak pernah diimplementasikan dengan baik,” tambah politisi PNA itu.

Nasib Hutan Adat di Bireuen

Menurut Abu Suhai, secara regulasi terkait hutan adat, Kabupaten Bireuen jauh lebih maju dari daerah lain. Karena Bireuen memiliki Qanun Nomor 5 tahun 2017 tentang Hutan Adat Mukim. Hal tersebut juga merujuk kepada UUPA. “Sehingga DPRK Bireuen melahirkan qanun itu dengan segala energi yang dikeluarkan, agar hutan yang ada di Bireuen bisa dikelola oleh masyarakat adat, terutama mukim,” ungkapnya.

Namun, sayangnya Qanun Hutan Adat Mukim itu sampai sekarang belum diimplementasikan oleh Pemkab Bireuen. “Jadi, sudah ada qanunnya, sudah ada regulasi yang pas, semua sudah ada, tapi tidak diimplementasi. Buktinya hari ini tidak ada satu petak pun hutan adat yang ada di Bireuen yang dikelola oleh mukim,” ujar Abu Suhai.

Abu Suhai menyebut Pemkab Bireuen telah melahirkan banyak qanun, tapi tidak diimplementasikan. “Di Bireuen ini terlalu berselemak qanun, serupa bangunan tua yang mangkrak,” ucapnya.

Menurut Abu Suhai, DPRK Bireuen selalu menyampaikan dalam setiap rapat paripurna, baik melalui pemandangan umum fraksi-fraksi maupun gabungan komisi agar pemerintah mengimplementasikan qanun-qanun tersebut.

“Kenyataannya memang tidak dilaksanakan. Seperti Qanun Hutan Adat Mukim yang sudah disahkan pada 2017 lalu. Bayangkan ini sudah 2023, belum ada satupun hutan adat di Bireuen. Kan, aneh,” kata Abu Suhai.

DPRK Bireuen, kata Abu Suhai sampai hari ini masih mendorong untuk lahirnya hutan adat. Bahkan dirinya telah mengajukan beberapa lokasi hutan adat yang ada di Bireuen, di antaranya Juli Selatan, Jeumpa, dan Peudada.

“Intinya kita telah mengajukan lokasi hutan adat, tapi sampai hari ini pihak pemerintah jangankan untuk menetapkan lokasi tersebut sebagai hutan adat, untuk verifikasi saja belum dilakukan di lapangan. Itulah keseriusan pemerintah terkait hutan,” ujar Abu Suhai.

Soal pengelolaan hutan, kata Abu Suhai, kewenangannya berbeda mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Apalah menyangkut hutan adat, tentu ada kolaborasi dari jenjang daerah hingga pusat.

“Status hutan adat milik Bireuen, kalau masuk wilayah hutan produksi berarti kewenangan pusat, kalau masuk kawasan terbatas, kewenangan provinsi. Jadi, semua punya kewenangan,” ucap Abu Suhai.[](Adam Zainal)

Baca juga: