BIREUEN – Mutasi para pejabat di SKPK dan dan bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen awalnya direncanakan dilakukan pada awal Januari 2020, tapi hingga kini urung dilaksanakan.
Plt. Bupati Bireuen, H. Muzakkar A. Gani, Senin, 10 Februari 2020 mengungkapkan, mutasi sebuah konsekwensi dari aturan yang harus dijalankan, tapi jadwal kapan pastinya belum dapat ditetapkan. Ditambah dengan persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Bireuen.
“Tetapi mutasi yang akan dilakukan dengan mengutamakan kapasitas dan kualitas sesuai kebutuhan aparatur, profesional, keahlian dan latar belakang pendidikan,” jelasnya.
Mutasi atau pelantikan pejabat dilakukan terlebih dengan pengesahan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Struktur SKPK yang baru. Sehingga tidak bisa dihindari sebab ada dinas yang baru terbentuk sesuai qanun baru yang harus segera diisi dengan aparatur.
“Jadi mau tidak mau, senang tidak senang mutasi dilakukan agar tugas-tugas pemerintahan di dinas-dinas yang baru terbentuk dapat segera berjalan, selain pengukuhan pejabat di dinas lainnya,” katanya.
Muzakkar mengajak semua aparatur Pemkab Bireuen untuk terus meningkatkan kinerja. Dia juga mengajak semua elemen masyarakat Bireuen untuk bersama dalam satu tujuan membangun kabupaten ini yang lebih baik.
Sementara itu kabar mutasi sebelumnya hendak dilakukan awal Januari 2020 lalu. Tetapi kemudian tertunda dengan pertimbangan beberapa hal hingga kemudian dilakukan penjadwalan ulang. [Murdeli]
