Banyak yang ingin numpang tenar dari kasus Din Minimi. Berbagai hal dibahas. Saking ingin tenar, para pengamat atau rakyat awam ikut-ikutan selebritas Din Minimi. Bahkan sebagian di antaranya mengekploitir perkara ini dari segala sudut. Urusan yang tidak penting menjadi penting. Akibatnya, kasus Din Minimi bak bola salju.
Sejumlah pihak di Aceh bahkan tak setuju Din Minimi diberi amnesti. Mereka terlalu terdidik dengan sikap “kueh“. Mereka mengidap penyakit SMS (susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah).
Polemik amnesti Din Minimi malah banyak muncul di Aceh dibanding Jakarta. Ini penyakit orang kita yang kueh. Padahal, apa pun keistimewaan yang diberi Pemerintah Pusat untuk Aceh harus disyukuri. Kasus Din Minimi tidak lepas dari persoalan konflik masa lalu. Tidak bisa lepas dari gagalnya pemberdayaan rakyat pascakonflik.
Apakah Din Minimi binaan BIN, binaan hantu, bentukan iblis atau apa pun itu. Yang jelas gerakan mereka merusak suasana damai Aceh. Merusak indeks keamanan Aceh. Mengganggu banyak hal di sini. Jadi, apabila Pusat memberikan amnesti, yang berujung insafnya kelompok ini, mengapa harus direcoki? Mengapa harus tarik ke arah macam-macam. Haruskah kita marah jika ada orang lain membersihkan parit busuk di depan dan belakang rumah kita?
Sejumlah pihak yang bersuara berbeda untuk hal ini adalah mereka yang ahistori. Yang kehilangan rasionalitas. Pasalnya, apabila bukan dengan amnesti, dengan apa lagi masalah ini diselesaikan? Dengan senjata? Dengan penjara? Yang kemudian melahirkan luka lebih luas. Memperbanyak anak yatim dan janda? Ingat, kelompok ini membesar akibat ulah Pemerintah Aceh. Seluruh elite diam saja. Membiarkan Din Minimi menjadi momok baru bagi stabilitas Aceh.
Pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur menolak berdialog, memilih mengabaikan. Seharusnya, ini yang dikecam para pengamat, akademisi dan politisi serta kelompok kritis lainnya. Kenyataannya mereka takut berlawanan dengan pemerintah. Mungkinkah karena ada sesuatu? Atau kurang populer mengkritik pemerintah dibanding mempolemikkan Din Minimi. Para pengkritik amnesti Din Minimi sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan, menertawakan kenaifan diri sendiri.
Ingat bahwa kita sepakat perdamaian adalah pilihan yang tidak terbantahkan. Apa pun jalan yang dibentang siapa pun untuk menjamin langgengnya perdamaian harus kita dukung. Maka pemberian amnesti Din Minimi harus kita dukung. Kita tidak perlu mengkaji terlalu dalam alasan atau latar belakang.
Yang penting sebuah opisode yang merusak rasa damai Aceh telah berakhir. Jangan sampai kita memelihara filosofi “daripada singet got meuruwah“. Para cerdik pandai dan orang-orang yang dianggap sebagai pengamat sudah cukuplah cari popularitas. Kita harus sadari Jakarta belum sepenuh hati kepada kita. Ini yang harus kita tuntut bersama. Sehingga hal yang positif sangat perlu kita dorong. Amnesti Pemerintah Pusat terhadap Din Minim harus terjadi. Sebab dia warga Aceh, korban konflik, dan bisa merusak tidur nyenyak kita.
Sebab dia adalah bukti rakyat kita belum sejahtera. Jangan sampai karena itu semua, dia mengganggu rasa nyaman Aceh. Mari lihat perdamaian dalam skala yang lebih konfrehensif. Jangan malah kita sendiri memantik api perpecahan sesama kita ketika orang lain malah menunjuk kebaikan. Ingat, apa pun harus terjadi agar damai ini tetap langgeng. Semoga.[]