27 C
Banda Aceh
Rabu, Oktober 27, 2021

Prahara Kebudayaan Aceh

Oleh: Nab Bahany As 
Budayawan, tinggal di Banda Aceh
Surat Elektronik: [email protected]

Adat bek meukoh reubong
Hukom bek meukoh purieh
Adat hanjeut beurangkaho takong
Hukom hanjeut berangkaho takieh

Lama saya menahan diri untuk tidak menulis apa yang menimpa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh dalam tiga tahun terakhir ini. Lembaga Keistimewaan Aceh yang dibentuk dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 ini, adalah sebuah lembaga Otonom (mitra pemerintah Aceh) dalam mengurus dan membina kelestarian adat istiadat Aceh—sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Aceh—yang sejak didirikan terus berjalan seadanya. Sesuai anggaran yang dialokasikan pemerintah Aceh.

Mubes demi Mubes MAA dilaksanakan tiap lima tahun sekali, tak ada masalah yang menerpanya. Meskipun anggaran yang dialokasikan tiap tahunnya untuk membangun dan melestarikan adat istiadat Aceh, kadang tidak sebanding dengan apa yang diharapkan, agar MAA ini dapat berperan optimal dalam membangun dan membina adat-kebudayaan Aceh di tengah terjangan budaya global, yang membuat nilai-nilai adat dan budaya Aceh satu-persatu berguguran, di tengah kepungan nilai budaya baru yang makin menghilangkan indentitas budaya keacehan.

Di tengah tertatih-tatihnya perjalanan Majelis Adat Aceh ini, dengan segala keterbatasan anggran yang disediakan. Tiba-tiba setelah Mubes bulan Oktober 2018, lembaga Keistimewaan Aceh di bidang adat-kebudayaan Aceh ini, diterpa badai prahara yang sangat dahsyat dan menyedihkan. Lembaga keistimewaan ini dibuat tak ubah seperti sebuah organisasi partai politik, yang dibenturkan kepemimpinannya oleh Plt. Gubernur Aceh. Yaitu antara pimpinan MAA hasil Mubes 2018, dengan pengangkatan Plt. Ketua MAA baru oleh Plt. Gubernur Aceh, yang menurut Ombusdman Aceh Plt. Gubernur Aceh telah bertindak Maladministrasi pemerintahan di luar kewenangannya.

MAA
Apa yang menimpa Majelis Adat Aceh dalam tiga tahun terakhir, sebenarnya sebuah petaka besar bagi kebudayaan Aceh, yang tidak disadari oleh yang tidak memiliki kesadaran budaya itu sendiri. Memberturkan dua pimpinan dalam sebuah organisasi partai politik, mungkin itu sudah merupakan hal biasa. Dimana setelah Mubes atau Kongres sebuah partai politik tertentu, kemudian tidak diakui oleh kubu lainnya dalam partai politik tersebut. Hingga penyelesaiannya harus saling gugat menggugat ke pengadilan. Majelis Adat Aceh pun diseret dalam gaya politik seperti itu, hingga masalahnya harus berujung ke pengadilan.

Benturan gugat-menggugat semacam itu mungkin sudah lumrah terjadi dalam sebuah organisasi partai politik. Tapi sangat fatal dan memalukan, bila gaya partai politik seperti itu ikut diterapkan pada sebuah lembaga kebudayaan bernama Majelis Adat Aceh, yang identik sebagai lembaga pengawal moral, etika, dan akhlak, adat istiadat, serta perilaku dalam berkehidupan masyarakat Aceh yang berbudaya Islami.

Pahara yang terjadi pada Majelis Adat Provinsi Aceh ini, memang bermula dari hasil Mubes Oktober 2018, yang pelaksanaan Mubes itu tentu mengacu pada Qanun Nomor 3 tahun 2004. Hasil Mubes inilah yang kemudian dikonspirasikan oleh pihak tertentu yang mempengaruhi Plt. Gubernur Aceh untuk tidak mengakui keabsahan hasil Mubes MAA 2018. Walau pun Plt. Gubernur Aceh sendiri, atas nama pemerintah Aceh, sehari setelah Mubes MAA 2018, turut menyampaikan ucapan selamat melalui sebuah iklan di Harian lokal yang terbit di Banda Aceh, atas terpilihnya kembali secara aklamasi H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum sebagai Ketua MAA periode 2019-2023.

Mubes MAA
Namun apa yang terjadi, hasil Mubes MAA 2018 ini dikonspirasikan sebagai hasil Mubes yang tidak sah. Salah satu alasan yang dikonspirasikan tidak sahnya Mubes MAA 2018 ini, karena Mubes tersebut dilasankan tidak memenuhi unsur pesertanya, yang juga tidak jelas unsur perserta yang bagaimana yang tidak dilibatkan dalam Mubes tersebut. Bila itu yang menjadi alasan tidak sahnya Mubes MAA 2018. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Mubes-Mubes MAA sebelumnya yang telah berulang kali dilaksanakan. Kenapa tidak dikonspirasikan sebagai Mubes yang tidak sah?

Untuk melegalkan alasan tidak sahnya Mubes MAA 2018, yang mengacu pada Qanun Nomor 3 Tahun 2004. Dibuatlah Qanun baru, yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh. Dengan Qanun ini seolah-olah MAA tidak sedang dalam bermasalah dengan hukum, antara Plt. Gubernur Aceh (tergugat) dengan Ketua MAA terpilih hasil Mubes MAA 2018, yaitu H. Badruzzaman Ismail (penggugat). Dengan dibuatnya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 ini dinggap akan semakin legal untuk melaksanakan kembali Mubes MAA November 2020, dalam membatalkan hasil Mubes MAA 2018.

Di mana dalam Mubes MAA November 2020—sebagai Mubes MAA tandingan—dari hasil Mubes 2018, Prof. Farid Wajdi, MA (almarhum) yang sedang di-Plt-kan sebagai Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Aceh, sebagai pengganti dari Plt. Ketua MAA Saidan Nafi, yang sebelumnya juga di-Plt-kan oleh Plt. Gubernur Aceh sebagai Plt. Kekua MAA. Maka dalam Mubes MAA tandingan November 2020, Prof. Farid Wajdi terpilih sebagai Ketua MAA yang dianggap divinitif.

Yang hendak kita katakan, begitulah kesan yang dipertontonkan dari sebuah cara kerja konspirasi dalam upaya menggulingkan Ketua MAA terpilih dari hasil Mubes MAA 2018, yang dialasankan sebagai Mubes MAA yang tidak sah. Bila kita coba analogikan apa yang dipesankan dalam Hadih Maja Aceh: “Adat bek meukoh reubong, hukom bek meukoh purieh, adat hanjeut berangkaho takong, hukom hanjeut beurangkaho takieh”.

Qanun MAA
Maka Qanun MAA Nomor 8 Tahun 2019 itu adalah termasuk bentuk Qanun hukom yang meukoh purieh, terhadap Qanun MAA Nomor 3 Tahun 2004. Artinya, Qanun MAA Nomor 8 Tahun 2019, adalah ibarat Qanun orang membuat purieh (tangga dari batang bambu) dengan cara membersihkan pucuk dan ranting bambu pada ujungnya saja, untuk mengahsilkan sebuah purieh yang diinginkan. Dengan tidak melihat akar persoalan sesungguhnya yang terjadi pada MAA. Itulah yang dimaksud dengan hukom meukoh purieh.

Sehingga bunyi hadih maja: “hukom hanjeut beuarangkaho takieh” tidak lagi menjadi filosofi pedoman hidup orang Aceh seperti yang terjadi dalam kasus MAA ini. Qanun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang MAA ini, sebenarnya boleh saja disiapkan, untuk menyempurnakan Qanun Nomor 3 Tahun 2004, yang mungkin sudah anggap kadaluarsa, perlu revisi dan penyempurnaan kembali. Tapi pemberlakuan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 ini, secara logika mestinya dapat diberlakukan untuk Mubes MAA setelah berakhirnya masa kepengurusan hasil Mubes MAA 2018. Bukan langsung digunakan untuk dilaksanakan Mubes MAA tandingan dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 itu.

Sehingga Qanun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang MAA ini, terkesan sekali sebagai Qanun hukom yang meukoh purieh dalam membatalkan Qanun MAA Nomor 3 Tahun 2004, yang tujuannya adalah untuk melegalkan tidak sahnya hasil Mubes MAA 2018. Selain itu, Qanun Nomor 8 Tahun 2019 ini juga meninggalkan kesan, bahwa Qanun itu adalah sebuah prodak hukum yang ternyata bahwa hokom jeuet beurangkaho takieh. Ini sangat bertengan dengan filosifi yang dipesankan dalam hadih maja Aceh, bahwa hukom hanjeut beurangkaho takieh.

Yang jadi masalah sekarang, seluruh putusan hukum negara dalam kasus MAA ini, mulai dari putusan PTUN Banda Aceh, putusan banding PTUN Medan, dan putusan kasasi (inkrah) Mahkamah Agung (MA), semua putusan hukum itu memerintahkan tergugat (Gubernur Aceh) untuk mengembalikan posisi Ketua MAA berdasarkan hasil Mubes MAA Oktober 2018.

Taruhan Bagi Gubernur Aceh
Tentu saja ini taruhan bagi Gubernur Aceh yang akan menjadi penilaian publik. Bagaimana Gubernur Aceh akan bersikap dalam hal ini. Apakah akan taat pada keputusan hukum negera yang telah ditetapkan, atau akan menjadi kebal hukum yang telah diputuskan oleh negara. Semua itu terpulang pada pak Gubernur. Publik hanya bisa menilai sejauh mana seorang Gubernur akan taat pada sebuah keputusan hukum negara?[]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Warga Buat Laporan Terbuka Soal Tanggul Krueng Pase, Begini Respons Kementerian PUPR

LHOKSUKON - Marzuki, warga Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, membuat laporan terbuka kepada Kementerian...

Wali Nanggroe Aceh Kukuhkan Anggota Majelis Tuha Peut, Ini Nama-Namanya

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

PLN Aceh Pasang Meteran Listrik di Rumah Al-Walid MZ, ‘Meugreb Laju Hu’

LHOKSEUMAWE – Muhammad Al-Walid MZ (13), anak berprestasi di Gampong Meunasah Buket, Buloh Blang...

Majelis Hakim Tunjuk Mediator Perkara Rekanan Gugat Dinas PUPR Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Pengadilan Negeri Lhokseumawe menggelar sidang perkara gugatan Wakil Direktur III CV Muhillis...

Doa Agar Rezeki Mengalir Lancar

Tugas seorang Muslim adalah menjemput rezeki yang halal dengan cara-cara yang baik dan sesuai...

Ini Sosok Otoniel, Gembong Narkoba Ditangkap dalam Operasi Libatkan 500 Tentara dan 22 Helikopter

KOLOMBIA - Kolombia akhirnya berhasil menangkap gembong narkoba paling dicari, Dairo Antonio 'Otoniel' Usuga....

Pertamina Bersama Masyarakat Bersihkan Pantai dan Tanam Pohon di Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatera Zona 1 bersama masyarakat dan mahasiswa menggelar...

Harga Kopi Gayo Terus Bergerak Naik, Ini yang Harus Dilakukan Pencinta Kopi

  BLANGKEJEREN - Harga kopi gayo di Kabupaten Gayo Lues terus melonjak naik sejak sebulan...

Babinsa Latih Warga Budi Daya Maggot untuk Hasilkan Uang

LHOKSUKON – Serda Samsudin, Babinsa Koramil 29/Lkh Kodim 0103/Aceh Utara, melatih masyarakat di Desa...

113 Atlet Panjat Tebing Aceh Perebutkan Tiket PORA Pidie

BANDA ACEH - Sebanyak 113 atlet panjat tebing putra dan putri dari kabupaten/kota se-Aceh...

Peningkatan Wawasan Keilmuan bagi Ratusan Imam Masjid dan Khatib di Subulussalam

SUBULUSSALAM - Ratusan Imam Masjid dan khatib mengikuti program pembinaan peningkatan kapasitas wawasan keilmuan...

Ini Kata Sekda Aceh saat Sosialisasi Vaksinasi di Dayah MUQ Pagar Air

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mensosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi semua...

Ini Harapan Politikus Kepada Agam Inong Aceh 2021

BANDA ACEH – Muhammad Akkral (Kota Banda Aceh) dan Salwa Nisrina Authar Nyakcut Daulat...

Cerita Then Soe Na Keturunan Tionghoa Memeluk Islam

Hidayah bisa datang melalui orang-orang terdekat. Then Soe Na mengakui, cahaya petunjuk Illahi diterimanya...

Ini Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2021, Pengumuman Hasil SKD hingga Ujian SKB

JAKARTA – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dipastikan mundur dari yang dijadwal sebelumnya....

Masyarakat Lancok-Lancok Rayakan Maulid, Teungku Imum: Umat Terbaik Meneladani Kekasih Allah

BIREUEN - Masyarakat Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala, Bireuen, mengadakan kenduri untuk merayakan Maulid Nabi Besar...

Membangun Personal Mastery

Oleh: Muhibuddin, SKM Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK)  Personal...

Dayah Perbatasan Aceh Singkil Diminta Kembalikan Kejayaan Syekh Abdurrauf

SIGKIL - Sebanyak 10 tenaga kontrak/non-PNS tambahan sebagai tenaga administrasi, tenaga teknis, dan penunjang...

Belajar Digital yang Mudah, Murah, dan Aman

LHOKSUKON - Rangkaian Webinar Literasi Digital di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh kembali bergulir....

BMK Bireuen Salurkan Zakat Rp1,9 Miliar kepada 3.047 Penerima, Ini Rinciannya

BIREUEN – Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si., menyalurkan secara simbolis...
Butuh CCTV, dapatkan di ACEH CCTV. ALAMAT: Jln Tgk Batee Timoh lr Peutua II, Gampong (Desa) Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos 23114. TLP/WA : 0822.7700.0202 (MUSRIADI FAHMI). Taqiyya Cake and Bakery, Tersedia: Brownies, Bolu pandan, Bolpis, Bolu minyak, Bolu Sungkish, Ade, Donat, Serikaya, Raudhatul Jannah (082269952496), Perum Gratama Residence No 5 Mibo Lhoong Raya Banda Aceh. Kunjungi Showroom Honda Arista. Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan No.100, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23242. Hubungi: No Tlp/WA : 082236870608 (Amirul Ikhsan). Kunjungi Usaha Cahaya Meurasa/ Kue Kacang Alamat: Perumahan Cinta Kasih, Gampong (Desa) Neuheun, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar. Tersedia Kue Malinda/Kacang dan Nastar. Hubungi TLP/WA: 085277438393 (Nurjannah) - Bimbel Metuah, Almt: Jl. Seroja No. 5, Ie Masen Kayee Adang, Ulee Kareng, Banda Aceh. HP/WA: 0823 6363 2969 (Ola). Instagram: @bimbelmetuah @metuah_privat