Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaNewsPT KAI Bongkar...

PT KAI Bongkar Ratusan Kios di Bekas Rel KA Keude Geudong

ACEH UTARA – Sebanyak 103 bangunan kios milik pedagang Pasar Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang berada di bekas rel kereta api, dibongkar oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero), Rabu, 30 Januari 2019.

Pembongkaran itu berlangsung aman dan lancar tanpa ada perlawanan dari para pedagang setempat. Pembongkaran kios itu menggunakan satu ekskavator yang dikawal pihak Polres Lhokseumawe, anggota Satpol PP Aceh Utara, dan anggota TNI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 425 personel.

Vice President PT KAI (Persero) Dirve I Sumatera Utara, Rusi Haryono, mengatakan, di lahan tersebut berdiri kurang lebih 103 bangunan. Penertiban itu dilakukan untuk optimalisasi, penataan dan penjagaan aset milik PT KAI.

“Penataan selanjutnya nanti akan dikelola pemerintah daerah (pemda) yang akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI, tetapi kita juga belum membahas itu lebih lanjut. Namun secara gambaran dari pemerintah daerah sudah ada untuk penataan lahan tersebut,” kata Rusi kepada para wartawan, Rabu.

Menurut Rusi, pihaknya melakukan penertiban itu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Aset-aset PT KAI memang harus dikelola oleh PT KAI.

Salah seorang pemilik kios di Pasar Keude Geudong, Saiful Bahri Abdul Gani (62), menyebutkan, ia menempati lahan tersebut sejak tahun 1992 silam. Awalnya, bangunan itu dibangun oleh camat setempat dengan batasan jangan mendirikan bangunan di atas lahan milik PT KAI, tapi di atas tanah milik Pemkab Aceh Utara.

“Dulu pemerintah memberi izin kepada warga untuk membangun kios atau pun bangunan di lahan tersebut untuk mencari rezeki. Sedangkan dari pihak PT KAI tidak ada surat izin, karena ini tanah milik BUMN atau milik negara, jadi tidak perlu ada surat izin dari PT KAI, dan izin diberikan itu sesuai dengan undang-undang,” ujar Saiful Bahri.

Padahal, lanjut Saiful, pihaknya sudah beberapa kali bermusyawarah dengan pemda, namun tidak ada titik temu. Bahkan sudah beberapa kali menerima surat akan dilakukan penggusuran apabila lahan itu tidak dikosongkan dari pihak PT KAI.

“Maka kita pun menolak terkait surat dimaksud dengan alasan bahwa warga tidak ingin lahan yang selama ini mereka mencari rezeki untuk disewakan kepada pihak ketiga. Awalnya, lahan tersebut terlantar bahkan dipenuhi dengan semak-semak,” ujar Saiful Bahri.

Akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI tersebut, Saiful mengungkapkan, bahwa ia mengalami kerugian mencapai Rp40 juta. Untuk saat ini tentu para pedagang yang ada di sini tidak ada lagi usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Apalagi seperti saya semata-mata sumber pencaharian sehari-hari hanya mengandalkan dari hasil jualan, tentu tindakan ini sangat mengecewakan bagi kami sebagai pedagang,” ungkap Saiful. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fokus Toko, Bachtiar Hamid, mengungkapkan, seharusnya pihak PT KAI turun ke lapangan jauh hari lalu untuk memberi imbauan kepada masyarakat jika memang lahan itu ingin dikontrakkan. Padahal, kepada penghuni atau pedagang yang lama itu juga bisa dikontrakkan, mengapa mesti dikontrakkan kepada pihak ketiga, maka ini yang menjadi persoalan.

“Selama ini mereka (PT KAI) tidak pernah turun ke lapangan menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Bukan dalam artian bahwa masyarakat (pedagang) setempat tidak mau kontrak, ini kan aneh. Apalagi di Aceh ini memiliki hukum adat, kalau sudah berkenaan dengan hukum adat ini kan harus ditanyakan terlebih dahulu kepada penghuni yang ada di dalamnya, karena sebagaimana diketahui bahwa ini merupakan bukan lahan kosong. Sungguh disayangkan para pedagang itu sudah lama merawat atau mencari rezeki di tempat tersebut, tiba-tiba sudah hilang haknya. Kita menilai ini kurang tepat,” ungkap Bachtiar.[]

Baca juga: