SIGLI – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) Pidie sebesar Rp 2,06 Triliun masih tertahan di pembahasan. Pasalnya ada beberapa item kepentingan publik yang belum terakomodir, sehingga masih dalam tahap rasionalisasi.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie, Muhammad AR, didampingi Wakil Ketua DPRK, Jamaluddin, SP, Selasa, 6 Februari 2018 di Gedung Dewan.
“Kita sudah membahas R-APBK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun belum bisa dilakukan pengesahan dikarenakan beberapa item anggaran pada sejumlah SKPK perlu dirasionalisasikan,” ungkap Muhammad AR.
Dia memaparkan, berdasarkan hasil kajian tim panggar terdapat beberapa kepentingan publik sangat perioritas, namun tidak terakomodir, sehingga perlu diperbaiki pihak SKPK terkait. “Kita meminta SKPK dapat memperbaiki usulan perioritas dalam waktu secepatnya, sehingga R-APBK dapat sah sebagai APBK tahun 2018,” jelasnya tanpa menjelaskan item apa yang tidak rasional.
Pihaknya mengaku tidak menginginkan pengesahan anggaran terlambat tetapi ada tahapan – tahapan yang harus dilalui sehingga anggaran rakyat nantinya benar – benar berguna bagi kepentingan rakyat. Menurut dia, jika SKPK sudah memperbaiki yang tidak rasional, dalam pekan ini sudah bisa disahkan.
Dalam kesempatan itu, Jamaluddin memberi masukan ada pengusulan anggaran persiapan anggaran Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat provinsi Aceh tahun 2019 mendatang, dimana Pidie ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Untuk tidak memberatkan anggaran daerah tahun pelaksanaan, semestinya harus dipersiapkan dari tahun 2018. Total dana shering yang harus dipersiapkan Kabupaten 20 persen dari total anggaran MTQ Rp 30 Miliar,” jelasnya.
Demikian juga dengan persiapan anggaran Pekan Olar Raga Aceh (PORA) dan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (Popda) tahun 2018. “Apalagi tahun 2019 mendatang ada pelaksanaan pesta demokrasi. Pileg dan Pilpres. Tentunya harus ada anggaran untuk tahapan,” imbuhnya.[]
