Pekan Kebudayaan Aceh atau disingkat dengan PKA merupakan even kebudayaan terbesar di Aceh. PKA digelar dalam rentang waktu 4 tahun sekali. Tahun ini, even kebudayaan itu akan dilaksanakan kembali.
Pasang surut pergelaran PKA sampai kini masih menjadi suatu hal yang serius dibicarakan berbagai elemen, khusus para pakar dan pewaris budaya yang tentunya punya pandangan tersendiri terkait kebudayaan Aceh.
Kebudayaan, adalah sesuatu yang sifatnya universal. Maka, apapun yang berkaitan dengannya dapat disebut sebagai produk budaya. Di antaranya, sastra, sejarah, situs-situs lama, teknologi tradisional dan sebagainya.
PKA Aceh, pertama sekali diselenggarakan pada 1958. ketika itu ide penyelenggaraan acara PKA ini diilhami oleh kesadaran tokoh-tokoh Aceh, saat itu pentingnya penyelesaian sesuatu melalui pendekatan budaya.
Rentang perjalanannya, PKA selalu menjadi harapan bagi semua elemen masyarakat. Pesta empat tahunan itu, tentu menjadi nadi unjuk jati. Semua produk-produk budaya Aceh ditampilkan, di pagelaran terbesar Aceh tersebut.
Tahun 2023 ini, PKA telah masuk ke yang VIII kali, pun akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Berkaitan dengan akan digelar PKA VIII ini, beberapa pakar kebudayaan Aceh ikut memberi pandangan. Tentu pula menawarkan saran-saran supaya PKA berjalan dengan apa yang diharapkan, pada rule yang sebenarnya.
PKA VIII Angkat Tema Jalur Rempah
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh Almuniza Kamal saat saat dikonfirmasi portalsatu.com/, Kamis 19 Januari 2023 lalu, terkait kesiapan Disbudpar Aceh dalam pergelaran PKA, menyatakan proses persiapan Pekan Kebudayaan Aceh terus dipacu dan diupaya dengan matang.
“Alhamdulillah, saat ini persiapannya telah 50 persen, koordinasi dengan kabupaten/kota sebagai peserta PKA telah disosialisasikan dengan baik,” tulis Almuniza menjawab pertanyaan Portalsatu via WhatsApp.
Sekarang, kata Almuniza, tinggal konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan promosi ke luar Aceh.
Almuniza mengatakan, PKA 2023 mengambil tema “Jalur Rempah”, hal ini telah disepakati di awal tahun 2021 sebagai dukungan Pemerintah Aceh untuk menjadi jalur rempah Indonesia sebagai warisan budaya dunia.
“Tagline-nya “Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia,” kata Almuniza.
Ia menjelaskan, tagline ini mengisyaratkan momen kebangkitan kebudayaan dan perekonomian Aceh pascacovid dan dunia. Lewat jalur rempah mengisyaratkan sudah waktunya Aceh mengembangkan kembali kejayaannya Aceh dengan menjalin kerja sama dengan negara luar.
Karena tema Jalur Rempah, sebut Almuniza, maka kegiatan PKA nantinya akan dibagi menjadi 3 zona.
Zona tradisi (Lapangan Tugu dan Tarasa Taman Sulthanah Safiatuddin: lomba permainan rakyat, pertunjukan seni tradisi, seminar, kuliner dan pameran sejarah Aceh yang diisi oleh komunitas kebudayaan.
Selanjutnya, zona pembangunan budaya (Blang Padang). Akan bercerita tentang kondisi kebudayaan saat ini. Meliputi expo pembangunan, pertunjukan tari kreasi, kuliner dan fashion.
Sementara yang ketiga, katanya lagi, zona (Stadion H. Dimurtala). Ini akan mengangkat tentang perkembangan kebudayaan masa yang akan datang, diisi oleh instansi vertikal dan luar negeri
“Materi kegiatannya business matching, pameran expo, kuliner dan pertunjukan seni kontemporer,” ujarnya.
Selain itu, Almuniza menjelaskan, secara konsep PKA Ke-8 nantinya berbeda dengan PKA Ke-7. Disbudpar melakukan evaluasi ini agar menjadi lebih baik.
“Semua kegiatan akan merujuk pada tema jalur rempah,” tutupnya.
Menghadirkan Nilai-Nilai Kebudayaan yang Otentik
Budayawan Aceh, Nab Bahany As, menyarankan pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk betul-betul membuat konsep yang matang dan serius dalam perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh VII pada Agustus mendatang.
Ditemui portalsatu.com/, Ahad, 22 Januari 2023, lalu di Banda Aceh, budayawan sepuh itu mengatakan, PKA tahun ini harus benar-benar mampu menghadirkan nilai-nilai kebudayaan Aceh yang otentik.
Sebagai salah seorang yang dilibatkan, Nab Bahany As mengatakan bahwa penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait persiapan PKA-VII telah selesai disusun.
Namun, kata Nab Bahany, hal yang paling penting dalam pergelaran PKA nantinya adalah konsepnya yang harus benar-benar matang dan serius.
Ia menyarankan kepada Pemerintah Aceh dan dinas terkait sebagai pelaksana untuk dapat menghapus image masyarakat terhadap PKA, yang sudah beberapa kali pelaksanaannya selalu ada suara-suara miris dari masyarakat.
“Seakan-akan PKA tak ubahnya seperti pasar malam, atau serupa expo produk-produk tertentu. Kemudian menjadi sebuah even atas nama PKA,” ujarnya.
Menurut Nab Bahany, image itu yang dihapus dari pandangan masyarakat. Bagaimana PKA ini dikemas benar-benar menjadi even kebudayaan Aceh yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kaum milenial, artinya nilai-nilai kebudayaan Aceh dimunculkan ulang.
PKA, Pekan Kebudayaan atau Pasar Malam
“Saya kira ini persoalan Indonesia juga, serakahnya ini memang tidak selesai-selesai gitu,” ujar Pahlawi, ketika ditemui portalsatu.com/.
Kesenian, sebut dosen Sendratasik Universitas Syiah Kuala, Ari Palawi, S.Sn., M.A., Ph.D, merupakan hal yang paling mudah dieksploitasi, di Aceh sendiri semasa seniman saja saling cekcok.
“Tapi itu dipertahankan. Manajemen konflik. Kalau tak ribut tak bisa makan,” kata lelaki berperawakan humble itu ketika ditemui portalsatu.com/, Senin sore 30 Januari 2023 di Darussalam.
Menurut alumni University of Hawaii tersebut, itu merupakan masalah perseorangan, subjektif. Bukan berbicara bidang atau kelompok. Hal ini saja belum selesai, bagaimana nantinya menghadapi Pekan Kebudayaan Aceh yang penyelenggaraannya tinggal menghitung bulan.
Ia menjelaskan, bagaimana konsep sebuah pekan kebudayaan di susus dengan matang. Di kampus saja, kata Pahlawi, ada yang namanya cara kerja, bila ingin membuat penelitian juga ada prosedurnya.
“Walaupun itu tidak dituhankan atau didewakan, tapi itu pilihan cara. Setidaknya pilihan-pilihan itu lebih menjamin karena sudah teruji,” tukasnya.
Pahlawi meminta pemerintah dan dinas terkait untuk membaca kembali inisiatif awal bagaimana PKA itu dicetuskan. “Apa sih mau orang tua kita dulu terhadap PKA ini,” imbuhnya.
Budaya adalah Cermin Martabat
Ia menyebutkan, terus terang sampai PKA 4 dan 5 masih terasa PKA-nya, walaupun dari awal format acara tersebut sudah salah. Salahnya Di mana, sebut Pahlawi, Pekan kebudayaan Aceh disandingkan dengan pameran pembangunan.
“Ada 2 konsep yang berjalan sekaligus, tapi seingat saya PKA 4 dan 5, tradisi kebudayaan itu masih banyak. Bahkan kita tak mau masuk ke stand pembangunan, karena sudah mengasyikan sekali. Ada geudeu-geudeu, layangan, pokoknya lengkap,” sahutnya.
Pahlawi mengatakan, diri merasa senang pada beberapa PKA yang telah lewat. Ketika itu diri masih kanak-kanak. Jauh berbanding dengan PKA paruh akhir ini, tak selera. “Itu salah konsep,” ujarnya.
Seharusnya, sebut Pahlawi, sebagai orang Aceh, kita punya kepercayaan diri ketika ingin mempertontonkan kebudayaan Aceh. Sebab menurutnya, budaya adalah cermin martabat. “Masak martabat yang demikian yang dipertontonkan,” selanya.
PKA Ibarat Pasar Malam
Di tempat terpisah, budayawan sekaligus Pendiri Rumoh Manuskrip Aceh, Tarmizi Abdul Hamid atau akrab disapa Cek Midi, meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh untuk betul-betul matang dalam pagelaran Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tahun ini.
Maka, dengan akan digelarnya PKA VIII, Cek Midi berharap kepada pelaksana untuk menata dengan baik tempat-tempat yang nantinya akan dipakai sebagai lokasi pagelaran.
Dikunjungi portalsatu.com/, Rabu malam 15 Februari 2023, di Banda Aceh, Cek Midi mengaku setuju bila dilaksanakan di Blang Padang. Tetapi, di mana ada keramaian di situ tentu banyak pasar.
Cek Midi menyatakan, dari pengalaman yang telah ada, PKA tak ubahnya pasar malam, bukan untuk menampilkan produk-produk budaya yang memiliki kekayaan peradaban masa lalu.
“Tidak menampakan kekayaan peradaban masa lalu yang begitu tinggi,” terangnya.
Hal itu, kata Cek Midi, dapat dibuktikan dengan kondisi taman Sulthanah Safiatuddin pada PKA VII. Di mana, dalam pergelaran tersebut hanya diramaikan oleh pasar-pasar aksesoris.
“Kita maunya di sini, produk budaya yang dijual berangkat dari kekhasan Aceh. Kalau itu tidak ada, tidak ada arti dari sebuah kebudayaan,” pungkasnya.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen.