LHOKSEUMAWE – Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Lhokseumawe mendapatkan alokasi Rp5 miliar dari Rp15 M bantuan keuangan Pemerintah Aceh diterima Pemko Lhokseumawe untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19. DKPPP belum merealisasikan anggaran tersebut lantaran masih finalisasi pendataan calon penerima bantuan.

Baca juga: Bantuan Keuangan Covid-19 dari Pemerintah Aceh: Lhokseumawe Rp15 M, Aceh Utara Rp10 M

Kepala DKPPP Lhokseumawe, M. Rizal, dikonfirmasi portalsatu.com/ melalui telepon seluler, Selasa, 6 Oktober 2020 sore, mengatakan bantuan keuangan senilai Rp5 M dari Pemerintah Aceh yang dialokasikan pada dinas ini untuk ketahanan pangan.

“Rp5 M (untuk kegiatan) ketahanan pangan, karena semua bidang itu kan di dinas saya. Ada peternakan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan lahan pekarangan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh tersebut dimasukkan dalam Perubahan APBK Lhokseumawe tahun 2020. Anggaran itu akan direalisasikan melalui pemberian bantuan dalam bentuk barang kepada masyarakat dan kegiatan padat karya.

“Belum mulai (penyaluran bantuan). Kita sedang finalkan pendataan calon penerima. Misalnya, si A mengajukan permohonan, kita cek ke lapangan apakah memenuhi syarat. Mungkin akhir Oktober ini direalisasikan, karena ini juga menyangkut administrasi keuangan, karena masuk dalam anggaran perubahan,” tutur Rizal.

Rizal menyebut bantuan kepada masyarakat dalam bentuk barang, di antaranya pengembangan ikan air tawar, diberikan bibit dan pakan per paket maksimal senilai Rp2 juta/orang. Khusus untuk sektor ini dialokasikan sebanyak 300 paket.

“(Calon penerima) tersebar di empat kecamatan di Kota Lhokseumawe, tapi syaratnya ada kolam sendiri. Misalnya si A, ada kolam air tawar, mengajukan permohonan, kita verifikasi. Priortas utama tetap masyarakat kurang mampu. Jika memang masyarakat kurang mampu sudah habis (mengajukan permohonan), kita lihat tahap berikutnya, warga yang mampu tapi memenuhi syarat,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, “Yang penting, karena ini ketahanan pangan, bagaimana keberhasilan program. Karena dia lebih kepada menyediakan produk. Siapa yang kita anggap lebih bisa menyediakan produk hasil, kita ambil (diterima permohonannya untuk diberikan bantuan). Karena ini bukan bicara meningkatkan pendapatan, tapi bicara untuk bagaimana menyediakan pangan kepada masyarakat. Bukan hanya membantu penerima bantuan, tapi juga orang lain. Karena ancamannya (pandemi Covid-19) dikhawatirkan terjadi kekurangan pangan. Jadi, dengan dia berbuat itu, dia bisa berkontribusi untuk menyediakan pangan untuk dia, dan untuk orang lain”.

“Makanya (penerima bantuan) tidak fokus harus orang miskin, karena ini bagaimana menyediakan pangan, siapa yang kira-kira kita lihat lebih meyakinkan berhasil, kepada dia kita berikan,” ucap Rizal.

Rizal mengatakan pengadaan bantuan dalam bentuk barang itu melalui pihak ketiga sebagai penyedia. Namun, kata dia, ada pula sebagian kegiatan padat karya melalui swakelola. “Padat karya misalnya pembersihan saluran air, mungkin nanti kita gotong royong dengan kelompok tani,” ujarnya.[](nsy)