Senin, Juli 15, 2024

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...

Kadispora Lhokseumawe Apresiasi Pejuang...

LHOKSEUMAWE - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Provinsi Aceh di Aceh Timur...
BerandaNewsSengketa Tanah, Dewan:...

Sengketa Tanah, Dewan: Hentikan Tindakan Arogansi Terhadap Rakyat!

TAKENGON – Komisi A DPRK Aceh Tengah memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk penyelesaian sengketa tanah di kawasan Paya Ilang, Kecamatan Bebesen. Pertemuan digelar di gedung dewan setempat, Kamis 21 Januari 2016.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah, H. Hasbullah meminta sengketa tanah itu diselesaikan secara musyawarah. Jka tak terselesaikan, diarahkan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan kepemilikan.

Dalam pertemuan itu, beberapa anggota Komisi A, juga menyesalkan tindakan pemerintah daerah menggusur paksa sehingga terkesan arogansi terhadap masyarakat pada Rabu, 20 Januari 2016.

“Sudah macam perang di sana (Paya Ilang, red). Pihak pemda bawa TNI-Polri hanya untuk membongkar papan nama yang telah ditempel masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah Hamzah Tun MR, S.H.

Dewan juga meminta agar pemda menghentikan aktivitasnya di area tanah yang dinilai masih bersengketa dengan masyarakat.

Pertemuan/audiensi itu dihadiri perwakilan masyarakat didampingi penasehat hukumnya Wajadal Muna, S.H. Penasehat hukum warga sepakat dengan saran dewan untuk meluruskan persoalan itu melalui ranah hukum.

Sementara dari pemerintah daerah tampak hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Aceh Tengah Drs. Mursyid. Ia menyambut baik tanggapan dan masukan dari dewan dan penasehat hukum masyarakat.

Mursyid juga menyinggung bahwa kepemilikan tanah itu berawal dari penyerahan sebidang tanah di Paya Ilang dari ahli waris penghulu Kecamatan Kemili dan penghulu Gayo pada 31 Desember 2014 lalu.

Penyerahan tanah itu, kata Mursyid, menurut ahli waris diamanahkan untuk penggunaan pembangunan kepentingan publik. Alasan penyerahan itu, kata mantan Kasatpol PP-WH dan Linmas itu, karena ahli waris Kemili dan Gayo menilai tanah itu telah dikuasai perorangan dan dijadikan milik pribadi.

Menurut mursyid, penyerahan tanah itu diterima langsung Bupati Aceh Tengah dan disaksikan Komandan Kodim 0106, Kajari Takengon, Kapolres Aceh Tengah, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU dan Ketua PN.

“Kita terima permintaan dewan dan masyarakat. Kita akan tempuh jalur musyawarah atau hukum ke pengadilan agar memperoleh kepemilikan yang sah dan memiliki ketentuan hukum tetap,” katanya.

Usai audiensi itu, masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah, menyerahkan sejumlah bukti dokumen kepemilikan tanah kepada ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah.[] (idg)

Baca juga: