SIGLI – Seribuan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pidie menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dan Kantor Bupati Pidie, Senin, 6 Januari 2025.
Aksi nakes itu dimulai dengan long march dari Tugu Mulieng dengan menggunakan ratusan sepeda motor menuju gedung DPRK Pidie. Di halaman gedung wakil rakyat tersebut, para pengunjuk rasa yang didominasi kaum perempuan menggelar aksi dengan membentang sejumlah spanduk. Di antaranya, meminta ‘pemerintah bersikap adil dalam perekrutan PPPK’, dan ‘selesaikan dulu perekrutan PPPK tahap satu baru tahap dua’.
Kedatangan mereka sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah lantaran minimnya kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024, hanya tiga formasi nakes. Jika dibandingkan dengan jumlah honorer tenaga medis dan petugas kesehatan yang masuk database mencapai 2.000 lebih. Mereka tersebar di 26 Puskesmas di 23 kecamatan dalam Kabupaten Pidie.
Hal itu diungkapkan salah seorang peserta aksi, Rafiddah Hanum yang merupakan pengurus Forum Nakes Kabupaten Pidie. Jumlah tersebut, lanjut Rafiddah, belum termasuk tenaga kesehatan honorer di Rumah Sakit Umum (RSU) milik pemerintah yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
“Bayangkan saja seluruh Pidie, hanya dua perawat dan satu bidan yang diterima (sebagai PPPK) tahun 2024. Sangatlah miris bagi kami yang jumlahnya ribuan orang lainnya. Jika perlakuan seperti itu, sampai kapanpun tidak bakalan berubah nasib kami,” kata Rafiddah.
Setelah diterima Wakil Ketua DPRK Pidie, Teuku Saifullah TS, para pekerja kesehatan melanjutkan aksinya ke kantor bupati.
Dengan tertib mereka menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Pidie. Hal sama juga diutarakan pada aksi tersebut, yakni berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka dengan membuka peluang PPPK lebih banyak agar jumlah mereka mendapat kesempatan besar untuk ikut bersaing.
“Kami berharap pemerintah peduli kepada nasib mereka (nakes honorer). Jangan mengenyampingkan kebutuhan tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga PPPK. Kami datang kemari terpaksa mogok kerja hanya untuk mencari keadilan dari pemangku kebijakan,” teriak Rafiddah.
Sesaat mereka berorasi, Pj. Bupati Pidie, Samsul Azhar, menyambut nakes dan mengaku akan memperjuangkan aspirasi itu. Namun, pihaknya mengaku hanya dapat mengusulkan ke pemerintah pusat. Keputusan semua berada di pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
“Kami siap menampung aspirasi para nakes. Kami mencoba mengusulkan,” kata Samsul Azhar.
Setelah menyampaikan aspirasinya para nakes langsung membubarkan diri dengan tertib.[](Zamahsari)
