BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengambilan sumpah terhadap 55 pegawai dan penandatanganan pakta intergritas, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu 12 September 2018, malam lalu. Azhari Idris menyatakan, akhir tahun 2018 atau awal 2019, BPMA akan mempunyai otoritas penuh di Aceh.
Pengambilan sumpah, pengukuhan dan penandatanganan pakta integritas 55 pegawai BPMA itu disaksikankan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sukandar.
“Pegawai BPMA merupakan putra-putri Aceh terbaik yang mempunyai pengalaman di kegiatan usaha hulu migas, baik di dalam maupun luar negeri yang berkomitmen untuk balik dan membangun Aceh,” kata Azhari Idris kepada portalsatu.com/, Sabtu, 15 September 2018.
Azhari mengharapkan seluruh pegawai BPMA yang sudah dikukuhkan agar menjalankan tugasnya secara maksimal. “Dan nantinya dapat membangun perekonomian Aceh yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Azhari, pegawai BPMA yang baru dilantik tersebut akan melakukan pengendalian dan pengawasan guna menggenjot operasi semua Blok Migas di Aceh. Di antaranya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB, yang sedang proses perpanjangan kontrak, PT Medco E & P (Blok A Malaka, yang sudah berproduksi dan pengembangan sumur baru), Pertamina EP Rantau (sudah berproduksi dan penjajakan pengalihan status ke BPMA), Triangle Pase Inc. (Blok A Pase, yang sudah berproduksi), Talisman-Repsol (Blok Andaman III, yang sedang persiapan pengeboran sumur eksplorasi), Renco Energy (South Blok A, sedang persiapan pengeboran sumur eksplorasi), dan Zaratex N.V. (Blok Lhokseumawe, dalam proses approval Plan of Development/POD atau rencana persetujuan pengembangan).
“Para pegawai (BPMA) itu sedang dilakukan proses pembekalan dari SKK Migas. Kemudian pada Oktober 2018, mereka itu akan magang di SKK Migas, Jakarta, dan secara bertahap BPMA akan melakukan pengalihan manajemen pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh dari SKK Migas ke BPMA,” ungkap Azhari.
Azhari menambahkan, aktivitas di Kantor BPMA di Banda Aceh saat ini sudah berjalan. Diharapkan akhir tahun ini semuanya bisa selesai dari segi perlengkapan inventaris dan lainya.
“Kantor (BPMA) sudah cukup memadai, dan para pegawai pun sudah cukup mengerti apa yang harus dikerjakan. Akhir tahun ini atau (awal) tahun 2019, BPMA itu bisa mempunyai otoritas penuh di Aceh,” ujar Azhari.[]
Lihat juga:
