BANDA ACEH – Calon Gubernur Aceh yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. Ahmad Farhan Hamid menyampaikan jika dirinya menyambut baik gagasan untuk membangun sinergisitas politik pada pilkada 2017 mendatang, termasuk masalah hubungan Aceh dan Jakarta terkait persoalan bendera dan lembaga Wali Nanggroe.
“Soal bendera usulan saya untuk menyepakati bendera indatu Alam Peudeung, karena dapat dimaknai sebagai milik bersama,” kata Farhan Hamid saat sarapan bersama wartawan di Restoran Al Hidayat, Neusu, Banda Aceh, Senin, 11 Januari 2016
Soal lembaga Wali Nanggroe kata Farhan, itu harus dipertahankan. Hanya saja, untuk menjadi pemersatu bagi semua rakyat Aceh syarat menjadi Wali Nanggroe harus non partisan, agar secara emosional dapat menjadi milik bersama.
“Wali Nangroe harus independen supaya dapat menjadi milik bersama, diterima oleh semua suku, agama, aliran politik, ragam budaya, dan wilayah,” kata Farhan.
Farhan juga menjelaskan apabila proses rekrutmen Wali Nanggroe harus berbasis wilayah kabupaten/kota, agar perwakilan kabupaten/kota mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi Wali Nanggroe.[] (ihn)
