BerandaNewsSoal SPD, GeRAK Tuding PT Mifa Bersaudara Kangkangi MoU

Soal SPD, GeRAK Tuding PT Mifa Bersaudara Kangkangi MoU

Populer

ACEH BARAT – LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyayangkan sikap manjemen PT Mifa Bersaudara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Barat, Senin, 27 Agustus 2018 lalu.

RDP terkait dana kontribusi atau SPD dari perusahaan kepada pemerintah setempat yang diduga belum sesuai MoU, turut dihadiri sejumlah instansi terkait. Pihak manajemen PT Mifa Bersaudara melalui Hadityo, salah satu perwakilan perusahaan mengatakan, DPRK dan BPKD Aceh Barat dapat mempertanyakan langsung permasalahan sisa royalti tersebut ke BPK Perwakilan Aceh. 

“Alangkah baiknya surati saja BPK. Untuk meng-clear-kan. Sebenarnya (pembayaran sisa royalti), ini harus menjadi suatu kewajiban atau apa. Apakah itu harus wajib dibayarkan. (Sehingga) sama-sama kita memiliki satu kepastian hukum yang jelas,” kata Hadityo dalam rapat tersebut.

GeRAK menuding pernyataan Hadityo dinilai mengangkangi Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara perusahaan dan pemerintah Aceh Barat mengenai peningkatan perekonomian masyarakat melalui eksplorasi sumber daya alam batubara yang ditandatangani kedua belah pihak pada 22 November 2007 silam.

“Padahal merujuk kepada MoU, pasal 3 ayat (2) huruf e dan juga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh jelas menyebutkan bahwa perhitungan dana konstribusi tambahan PT Mifa Bersaudara kepada Pemkab Aceh Barat belum sesuai dengan MoU, sebagaimana disebutkan dalam poin 1  di atas,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada portalsatu.com, Rabu, 29 Agustus 2018.

Poin 1 dalam MoU yang dimaksud Edy, berbunyi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor 17.B/LHP/XVIII.BAC/06/2018 tanggal 1 Juni 2018, yang dikeluarkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh terkait Perhitungan Konstribusi Dana Tambahan PT Mifa Bersaudara dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, belum sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama dengan mengacu kepada MoU tanggal 22 November 2007.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, S.E., menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah hukum jika PT Mifa Bersaudara (MB) tidak membayar sisa dana kontribusi atau Sumbangan Pembangunan Daerah (SPD) perusahaan kepada pemerintah setempat. 

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, kontribusi PT Mifa Bersaudara tahun 2015 hingga 2017 belum disetor Rp2.240.256.761,90 (Rp2,2 miliar lebih), dari total Rp14.296.104.745,61. Sementara yang sudah disetor baru Rp12.055.847.983,71. 

Pemberian royalti atau kontribusi 1 persen tersebut berdasarkan MoU (Nota Kesepahaman) ditandatangani kedua pihak pada 2007 silam. Dalam MoU tersebut, royalti 1 persen dari penjualan batubara perusahaan tersebut.

“Ini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Inspektorat. Maka harus dilaksanakan. PT Mifa Bersaudara wajib membayar sisa royalti tersebut,” tegas Ramli dalam rapat dengar pendapat terkait dana kontribusi atau SPD dari perusahaan kepada pemerintah setempat yang diduga belum sesuai MoU, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Barat, Senin, 27 Agustus 2018. (Baca: Ketua DPRK: Jika PT MB Tak Bayar Sisa Royalti, Saya akan Ambil Langkah Hukum)[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya